infokorupsi
Tajuk
Beranda > Tajuk > Demokrasi Berbasis HAM: Kunci Memberantas Korupsi

Kamis, 21 Juli 2011

Demokrasi Berbasis HAM: Kunci Memberantas Korupsi

Oleh: Aris Arif Mundayat

Selama 13 tahun proses demokratisasi di Indonesia semenjak runtuhnya Orde Baru masih bergerak pada level yang sangat prosedural. Selama periode itu kita telah mengalami empat kali pergantian peresiden, yaitu Abdurahman Wahid (Gus Dur), Megawati yang menggantikan kepemimpinan Gus Dur di tengah jalan melalui proses politik, dan dua pemilihan umum yang memenangkan Susilo Bambang Yudoyono sebagai presiden. Meskipun demikian substansi dari demokrasi yaitu kesejahteraan sosial belumlah tercapai. Dalam konteks ini kita semua cenderung lebih berurusan dengan berbagai prosedur demokrasi telah banyak mengeluarkan dana trilyunan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang substantive belumlah dilaksanakan oleh para politisi dan pengelola Negara di Indonesia. Akibatnya muncul keraguan terhadap demokrasi dan keraguan terhadap partai politik. Mengapa hal ini dapat terjadi?

Dalam suasana yang demokratis selama 13 tahun ini partai politik lebih berfungsi untuk mengekspresikan kepentingan elit ekonomi, karena di tempat inilah mereka melakukan reorganisasi kekuasaan setelah lepas dari jaring oligarki Orde Baru untuk menyelamatkan diri dari krisis ekonomi 1997-1998. Mereka masuk ke dalam partai politik untuk tujuan mempengaruhi kebijakan ekonomi agar lebih berpihak pada kepentingan elit ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hampir semua pelaku politik di dalam partai politik adalah aktor ekonomi bisnis. Tidak hanya di tingkat pusat kekuasaan, yaitu Jakarta, namun juga di daerah bahwa partai seringkali diduduki oleh elit ekonomi bisnis daerah. Misalnya dari perhitungan ICW, terdapat 44,6% anggota DPR berprofesi sebagai pengusaha. Ini artinya elit ekonomi telah memperoleh posisi untuk mengaspirasikan kepentingannya. Tampak bahwa cenderung elit ekonomilah yang memiliki modal untuk menembus prosedur demokrasi. Mereka memiliki modal ekonomi apakah itu dengan cara mengakses dana APBN maupun APBD yang seharusnya tidak diperbolehkan. Selain itu juga dengan modal yang mereka dapat dari sumber lain atau yang telah mereka miliki. Dalam proses politik mereka juga berkemampuan untuk menciptakan modal social yang mereka beli melalui politik uang. Ini adalah tindakan korupsi politik.

Semua ini menunjukkan bahwa partai lebih merupakan alat kepentingan elit daripada wadah untuk menyalurkan kepentingan rakyat. Akibatnya demokrasi sebagai instrument untuk mensejahterakan rakyat tidak berfungsi dengan baik, namun justru menjadi instrument untuk mensejahterakan elit ekonomi melalui praktek yang koruptif. Misalnya ICW melaporkan ada 77 anggota DPR tahun 2008 terlibat korupsi. Sementara itu pada pemilu tahun 2009 terdapat 967 anggota DPRD dan 61 kepala daerah terlibat kasus korupsi ini sungguh luar biasa, mereka menggunakan instrumen demokrasi untuk mengeruk uang rakyat. Mereka inilah para pembajak demokrasi yang merugikan kepentingan rakyat dan sekaligus mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun partai.

Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi yang menggunakan prosedur demokrasi tersebut? Kita perlu merumuskan ulang tentang makna demokrasi bahwa instrumen ini tidak hanya sebagai alat politik untuk mentransformasikan konflik menjadi lebih politikal, namun juga perlu untuk meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang berbasis pada hak pada etika politik masing-masing partai. Demokrasi yang berbasis HAM (Hak Azasi Manusia) perlu menjadi dasar komitmen partai untuk memiliki visi dan misi mensejahterakan rakyat melalui hak sipil dan politik untuk memenuhi hak ekonomi, social dan budaya. Kita memiliki banyak partai namun yang memiliki prinsip tersebut belum ada sehingga rakyat tidak memperoleh pelajaran tentang arti pentingnya partai bagi proses penyaluran kepentingan mereka.

Untuk memiliki partai yang berbasis kepentingan rakyat dan mementingkan terpenuhinya HAM rakyat maka salah satu mekanismenya adalah masyarakat perlu membentuk korporasi sosial yang melibatkan berbagai unit organisasional di tingkat masyarakat. Korporasi ini bersifat non partisan terhadap partai, namun sepenuhuhnya berihak pada rakyat dengan bertujuan untuk mengawal demokrasi berbasis HAM. Melalui ini mereka diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mendesain kepentingan strategis jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek mereka. Artinya mereka perlu untuk memiliki akses terhadap penentuan anggaran yang berbasis hak. Dalam hal ini mereka aktif mengawasi proses pengesahan dan alokasi anggaran sehingga memiliki garansi yang transparan bahwa mereka akan ikut menikmati kekayaan sumberdaya alam Indonesia. Keterlibatan korporasi sosial yang bersifat sukarela ini akan memaknai demokrasi sebagai instrumen yang lebih bermakna bagi kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mampu mencegah terjadinya korupsi. Untuk mencapai masyarakat yang seperti ini, maka rakyat perlu untuk memiliki kemampuan teknokratis sehingga mereka mampu merancang anggaran sekaligus mengawasinya, dan memiliki kemampuan politis untuk berkorporasi social guna menyalurkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dibaca 1.636 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !

Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Tajuk yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 1.033
Hari ini :7.235
Kemarin :10.139
Minggu kemarin:78.292
Bulan kemarin:353.178

Anda pengunjung ke 16.545.746
Sejak 01 April 2009
infokorupsi