infokorupsi
Tajuk
Beranda > Tajuk > Tatkala Etika Sosial Dan Politik Mengalami Kebangkrutan

Selasa, 21 Juni 2011

Tatkala Etika Sosial dan Politik Mengalami Kebangkrutan

Oleh: Aris Arif Mundayat

Perilaku korupsi yang selama ini terjadi terasa bukan sekedar tindakan kriminal semata karena telah merusak etika sosial yang paling dasar yaitu kemanusian dan etika social. Korupsi bukan sekedar merugikan masyarakat dari segi kesejahteraan sosial ekonomi, namun telah membangkrutkan sendi-sendi kejujuran. Ini adalah tanda-tanda kebangkrutan etika, baik dalam kehidupan social, politik, ekonomi dan budaya. Peristiwa ibu Siami dan anaknya yang meneriakkan kejujuran dengan serta merta dikubur begitu saja oleh rezim administratif berbasis otoritas suara menteri yang justru menghancurkan kejujuran hati. Ini adalah bukti dari runtuhnya etika social dalam kehidupan masyarakat karena yang jujur justru memperoleh hukuman sosial dan politik baik dari lingkungan masyarakatnya maupun kekuatan politik aparat negara. Mereka tidak paham apa arti dari kejujuran berpolitik dan bersosial.

Kejujuran yang dihadapi dengan manuver politik pada dasarnya merupakan tindakan yang sama sekali tidak memberi pendidikan yang positif bagi kita semua. Kita justru mendapatkan pelajaran politik tanpa etika dan tanpa moral. Ini persis seperti ketika pengurus partai politik yang saling melindungi anggotanya yang melakukan korupsi dengan dalih keamanan negara (pengelola negara) dan rasa kasihan terhadap sesama kader. Ini adalah pemikiran yang benar-benar menistakan rakyat, padahal rakyat lah yang sebenarnya merupakan pemilik kekayaan negara. Para politisi lupa bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk mengelola keuangan negara guna melayani rakyatnya bukan memperkaya diri sendiri. Ini artinya melindungi koruptor dengan kekuatan politik adalah indikator dari bangkrutnya etika politik para politisi di negeri ini.

Indonesia telah menunjukkan gejala kebangkrutan tersebut. Hal itu dapat kita lihat dari praktek etika sosial dan politik yang ditandai oleh adanya upaya politisi untuk menggunakan uang dalam berpolitik dan mengeruk uang rakyat untuk mengembalikan modalnya. Bangkrutnya etika social politik ini bersumber dari perilaku korupsi pada lintas lembaga “Trias Politika” yang jelas-jelas kejujurannya telah hilang. Banyak sudah kasus korupsi di tingkat lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislative yang menunjukkan gejala kebangkrutan etika sosial dan politik yang semakin memperparah kondisi bangsa ini menjadi bangsa yang tidak memiliki kejujuran. Ini adalah pembusukan dan pembangkrutan yang benar-benar merusak bukan hanya perilaku namun juga cara berfikir masyarakat yang hanya berkeinginan untuk memperolehnya secara instan tanpa mempedulikan etika.

Ketika kebangkrutan terjadi pada aras etika social dan politik, maka artinya kebangrutan tersebut juga akan mengancam pada kebangkrutan ekonomi. Paling tidak hal itu tampat dari semua pelaku korupsi dalam persidangan yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Bahkan, mereka berperilaku seperti selebritis dengan melambaikan tangan dan mengumbar senyum setelah vonis dijatuhkan. Apa arti dari semua ini? Mereka mungkin tidak lagi memiliki sensitifitas dan hati nurani terhadap rakyatnya yang selama ini membayar pajak, mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan melalui korupsi merupakan hak mereka. Ini adalah tragedy matinya humanisme. Bahkan kita juga melihat bagaimana perilaku politik uang dalam kampanye partai dan tokoh. Didepan rakyat mereka berpidato akan melindungi dan memberikan janjinya kepada rakyat. Itu semua dalam pidato. Kenyataannya para petinggi negara sibuk korupsi dan melupakan rakyatnya sehingga rakyat Indonesia seperti bergerak tanpa pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan.

Krisis kepemimpinan ini terjadi karena sendi-sendi beretika sosial dan politik sudah tidak lagi mereka miliki. Tidak ada lagi kepedulian kepada rakyat kecuali retorika dalam pidato politik. Hal ini telah terbukti ketika pemerintah gagal dalam melindungi tenaga kerja di luar negeri yang kemudian memperoleh hukuman pancung tanpa kita ketahui. Padahal pidato secara tegas telah menyatakan akan melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tampaknya janji semu itu hanya retorika yang muncul ketika para petingi kita terlalu sibuk mengurusi korupsi dan sibuk memikirkan bagaimana caranya selamat dari korupsi, dan semua itu telah membuat rakyat terabaikan dan ternistakan kesejahteraannya. Mari kita cegah Indonesia dari kebangkrutan etika social, politik, ekonomi dan budaya dengan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan.

Dibaca 2.223 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !

Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Tajuk yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 524
Hari ini :2.848
Kemarin :8.285
Minggu kemarin:92.153
Bulan kemarin:257.806

Anda pengunjung ke 17.751.927
Sejak 01 April 2009
infokorupsi