infokorupsi

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 916
Hari ini :8.650
Kemarin :11.030
Minggu kemarin:69.104
Bulan kemarin:311.399

Anda pengunjung ke 18.078.890
Sejak 01 April 2009
Resensi Buku
Beranda > Resensi Buku

Menyajikan ulasan buku-buku yang membahas korupsi dalam kaitannya dengan negara, kekuasaan, hukum, agama, budaya, dan aspek-aspek lain, yang telah diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri.

[Buku] Korupsi, antara Kebenaran dan Pembenaran
Selasa, 15 Maret 2011

[Buku] Korupsi, antara Kebenaran dan Pembenaran

Andaikan Gayus HP Tambunan sudah membaca novel ”Korupsi“ ini, mungkin ia akan berpikir ulang sebelum korupsi. Sebab, kehidupan orang yang berproses menjadi seorang koruptor selalu dibayang—bayangi oleh ketakutan—ketakutan serta membuat kebenaran dan pembenaran nyaris tak berjarak.

Solusi Kita Hukum Progresif
Senin, 11 Januari 2010

Solusi Kita Hukum Progresif

SEUSAI menangani perkara yang melibatkan institusi penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan komentar menarik. Terobosan yang dilakukan MK dengan memperdengarkan kepada publik kaset rekaman penyadapan KPK itu merupakan operasionalisasi hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo.

Menakar Kekuasaan Presiden Indonesia
Senin, 24 Agustus 2009

Menakar Kekuasaan Presiden Indonesia

Saat merumuskan UUD 1945, mungkin para pendiri bangsa ini tidak sempat membayangkan kelak ada seorang presiden Indonesia yang benar—benar ingin memuaskan hasrat kekuasaannya hingga merugikan rakyat. Apalagi jika menengok perdebatan masa lampau saat merumuskan konstitusi, tampaknya mereka lebih fokus memilih antara bentuk pemerintahan kerajaan atau republik. Dengan demikian, wajar jika konsepsi ...

Suara Rakyat Hukum Tertinggi
Senin, 13 Juli 2009

Suara Rakyat Hukum Tertinggi

Negara bukanlah institusi yang kebal hukum, negara dapat dipersalahkan jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum (hal 390). Dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap individu sehingga negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.

Mencegah Korupsi dengan Pakta Integritas
Jumat, 1 Mei 2009

Mencegah Korupsi dengan Pakta Integritas

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembalikan ekonomi Indonesia yang sempat sekarat. Selama ini, korupsi telah memberikan dampak negatif pada masyarakat akibat harga yang menjadi semakin mahal, kualitas pembangunan yang rendah, menyebabkan prioritas terganggu, dan pengalokasian sumber daya yang tidak tepat. Korupsi juga merusak pembangunan sosial dan ekonomi. ...

Pedoman Memberantas Korupsi di Tingkat Lokal
Minggu, 5 April 2009

Pedoman Memberantas Korupsi di Tingkat Lokal

Membandingkan era pemerintahan Soeharto dan era demokrasi multipartai yang bebas setelah sang pemimpin otoriter itu terpinggirkan, ternyata jumlah korupsi bukannya menyusut. Terutama korupsi di tingkat pemerintah yang relatif tak mengalami perubahan. Hal itu sebenarnya tak mengherankan, karena birokrasi hampir 100 persen masih dikuasai orang-orang lama, meski pemerintahannya berganti. Kalaupun ...

Menjelaskan Korupsi dan Strategi Pemberantasannya
Minggu, 5 April 2009

Menjelaskan Korupsi dan Strategi Pemberantasannya

Korupsi merupakan permasalahan yang sudah sangat mendarah daging dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hampir tidak ada satu lembaga pun di dalam birokrasi negara yang benar-benar bersih dari korupsi. Sekecil apapun bentuk korupsinya.

Pesan Agama untuk Memberantas Korupsi
Minggu, 5 April 2009

Pesan Agama untuk Memberantas Korupsi

“Kini sudah menjadi gejala umum suap digunakan untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan. Karena itu, kampanye kembali ke jalan agama dan etika perlu ditingkatkan dan hendaklah dimulai dari kalangan atas, karena sesungguhnya di kalangan ataslah terjadi banyak kasus suap-menyuap. Penulis tekankan kembali ke jalan agama dan etika, karena untuk masa sekarang ini Undang-Undang (UU) dengan sanksinya ...

Strategi Melempangkan Jalan Membasmi Korupsi
Minggu, 5 April 2009

Strategi Melempangkan Jalan Membasmi Korupsi

Tantangan utama yang galibnya dihadapi masyarakat negara berkembang adalah pemberantasan terhadap praktik korupsi yang telah terjadi secara massif. Tekad ini harus ditempuh melalui proses panjang dan melelahkan. Artinya, tak ada jalan pintas bagi terwujudnya negara yang bersih dari praktik korupsi. Apalagi, jika penduduk di negara tersebut memiliki mindset bahwa praktik korupsi adalah sesuatu ...

Perang terhadap Kejahatan Korupsi
Minggu, 5 April 2009

Perang terhadap Kejahatan Korupsi

“Korupsi = Kejahatan Maha Haram. Sebab itu, tidak boleh ada toleransi atas korupsi. Untuk segala sesuatu yang haram, tidak boleh ada pemakluman. Karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) dan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Untuk menghadapinya tidak boleh ada sikap abu-abu. Justru sebaliknya, untuk kejahatan yang telah menistakan kita sebagai bangsa, ...

Page
infokorupsi