infokorupsi
Daftar Pejabat Korup
Beranda > Daftar Pejabat Korup > Drs. Ali Thamrin Bin H. Jaberan

Drs. Ali Thamrin bin H. Jaberan

ilustrasi

Nama Lengkap : Drs. Ali Thamrin bin H. Jaberan
Jabatan / Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan / Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Labuan Amas Utara, Kalimantan Selatan
Tempat/Tgl. Lahir : Aluan Besar / 06 Desember 1956 (51 th)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Nomor Perkara : No. 458 K/Pid/Sus/2007
Kasus :

Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Labuan Amas Utara, Kalimantan Selatan (SK Bupati Hulu Sungai Tengah No. 195 Tahun 200

Aturan Hukum / Pasal yang dilanggar :

Primair:
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP

Subsidair:
Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP

Kerugian Negara :

Rp. 55.900.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

Tuntutan Hukum :

 

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai tanggal 26 April 2007:

  1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ali Thamrin bin H. Jaberan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama–sama dengan Tajudin Ali Suriani alias Tajudin Ali Surya Bin Johansyah, H. Mahmud, BE Bin Kandar, H. Abdul Latief, ST.MH alias H. Majid Bin H. Abdurrahman maupun Rafiansyah Zainuddin Noor, S.Sos., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Subsidair
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Ali Thamrin Bin H. Jaberan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan
  3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Rafiansyah Zainuddin Nor, S.Sos bin Ahmad Asdani dan sebagian lainnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara
  4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
Putusan Hukum :

Putusan Pengadilan Negeri Babarai No. 22/Pid.B/2007/PN.Brb tanggal 30 Mei 2007:

  1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ali Thamrin bin H. Jaberan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair
  3. Menyatakan Terdakwa Drs. Ali Thamrin bin H. Jaberan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”
  4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  7. Menetapkan agar semua barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, dan sebagian lainnya dilampirkan dalam berkas perkara
  8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 62/Pid/2007/PT.Bjm tanggal 13 Agustus 2007:

  • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 Mei 2007 No.22/Pid.B/2007/PN.Brb. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ali Thamrin bin H. Jaberan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwan primair
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer
  3. Menyatakan Terdakwa Drs. Ali Thamrin bin H. Jaberan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”
  4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  7. pemeriksaan perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, dan sebagian lainnya dilampirkan dalam berkas perkara
  8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

 Mahkamah Agung:

  1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Babarai
  2. Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
Tanggal/Tahun Putusan : 29 November 2007
Hakim : German Hoediarto, SH. (ketua) M. Imron Anwari, SH.SpN., MH. (Anggota I) Timur P. Manurung, SH. (Anggota II)
Lembaga Peradilan : Mahkamah Agung / Pengadilan Negeri Babarai
Keterangan Lain :

Sumber : http://putusan.mahkamahagung.go.idDibaca 1129 kali


Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !

Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Daftar pejabat korup yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 374
Hari ini :913
Kemarin :12.367
Minggu kemarin:90.623
Bulan kemarin:359.009

Anda pengunjung ke 18.775.253
Sejak 01 April 2009
infokorupsi