infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Lampung > Kabupaten Lampung Timur > Terpidana Korupsi, Mantan Bupati Lampung Timur Satono Masuk DPO

Selasa, 10 April 2012

Terpidana Korupsi, Mantan Bupati Lampung Timur Satono Masuk DPO

Bandarlampung - Mantan Bupati Lampung Timur, Satono, terpidana 15 tahun penjara kasus korupsi APBD kabupaten setempat sebesar Rp 119 miliar, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Kota Bandarlampung.

"Satono telah menjadi DPO, dan kami mengimbau pada warga yang mengetahui keberadaan terpidana kasus korupsi itu, agar dapat berkoordinasi dengan Seksi Pidana Khusus Kejari Bandarlampung,"kata Kasi Pidsus Kejari Bandarlampung, Teguh Heriyanto, di Bandarlampung, Senin.

Ia mengemukakan, tim eksekutor sebelumnya telah melakukan penggeledahan pada tiga rumah Satono, baik rumah di Jalan Antasari Kelurahan Tanjungkarang Timur, Jalan Singosari Kelurahan Enggal, dan Perumahan Citra Garden. Namun, tim tidak menemukan terpidana di kediamannya itu.

"Kami temui istrinya yang berada di rumah Jl Singosari. Dia berani bersumpah bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan suaminya sejak 27 Maret lalu, suaminya izin ingin menunaikkan Salat Isya pada saat itu, namun sampai sekarang tidak kembali lagi," kata dia pula.

Teguh menegaskan, timnya akan terus mencari keberadaan terpidana.Cepat atau lambat, menurut dia, terpidana kasus korupsi itu akan segera ditangkap dan dipenjarakan di rumah tahanan.

"Kami minta Satono agar segera menyerahkan diri secara sukarela, jangan menyulitkan tim dalam proses pencarian," kata dia lagi. Pada Senin (2/4) pekan lalu, Satono tidak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Bandarlampung.

Sementara, Sofyan Sitepu, kuasa hukum Satono kepada wartawan, mengatakan, pihaknya masih berpedoman pada pasal 270 KUHAP bahwa eksekusi dapat dilakukan apabila sudah turun salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

"Kedatangan kami ke sini, untuk berkoordinasi dan menghormati panggilan Kejari, kami ingin tanyakan kenapa sudah dilayangkan surat eksekusi padahal salinan putusan dari Mahkamah Agung belum turun," kata dia.

Berkaitan keberadaan kliennya, dia menuturkan, belum pernah berkomunikasi lagi sejak beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, majelis hakim MA membatalkan vonis bebas bupati nonaktif Lampung Timur Satono karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi APBD kabupaten tersebut sebesar Rp 119 miliar.

Putusan itu menjatuhkan pidana 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsider kurungan enam bulan dan membayar ganti rugi senilai Rp 10,8 miliar.

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=300843

Dibaca 505 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 214
Hari ini :790
Kemarin :6.083
Minggu kemarin:68.197
Bulan kemarin:260.090

Anda pengunjung ke 17.443.530
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi