infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sumatra Barat > Kota Payakumbuh > Lagi, PK Terpidana Korupsi Dikabulkan

Senin, 5 Maret 2012

Lagi, PK Terpidana Korupsi Dikabulkan

Payakumbuh - Satu persatu terpidana korupsi APBD Payakumbuh 2002-2003 yang mengajukan Peninjauan Kembali, dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung. Setelah Ketua DPRD 1999-2004 mendiang Chin Star, giliran  Wakil Ketua DPRD 1999-2004 mendiang dr HM Nazir yang dinyatakan tidak bersalah dalam kasus yang merugikan negara hampir Rp1 miliar tersebut.

”Peninjauan Kembali yang diajukan mantan Wakil Ketua DPRD Payakumbuh 1999-204 dr HM Nazir, memang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya atau tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi, almarhum dinyatakan bersalah,” ujar Kajari Payakumbuh Tri Karyono melalui Kasi Pidsus Isranaedi ketika dihubungi, Minggu (4/4) malam.

Isranaedi tidak ingat nomor putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan PK mendiang HM dr Nazir. ”Kita juga baru dapat pemberitahuan. Salinan keputusan secara lengkap, sebenarnya belum kita terima. Baru sebatas pemberitahuan itu saja. Suratnya ada di kantor, hari ini libur, besoklah kita lihatkan,” ujarnya.

Sementara, untuk putusan Mahkamah Agung Nomor  No. 59 PK/Pid.Sus/2009 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali terpidana H Chin Star, sebagaimana diunduh Padang Ekspres dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, pihak Kejari Payakumbuh ternyata belum menerima surat pemberitahuan ataupun salinan putusan dimaksud.

”Kalau untuk putusan Peninjauan Kembali mendiang Chin Star kita belum dapat salinannya atau pemberitahuan,” ujar Isranaedi. Hal senada dikuatkan Kasi Intel Kejari Payakumbuh Mursal Anis. ”Kita baru tahu, setelah ada berita lengkap dengan tabel di Padang Ekspres,” ucapnya.

Sama halnya dengan Kejaksaan Negeri Payakumbuh, pihak keluarga Chin Star juga tidak tahu, dengan adanya putusan Mahkamah Agung. ”Kami berterimakasih kepada Padang Ekspres yang telah menuliskan berita dari Direkori Putusan Mahkamah Agung,” ujar Erwin Star Dt Rajo Mangkuto, saudara kandung Mendiang Chin Star.

Hal serupa disampaikan Widya Chin Star alias Widi, putri Chin Star yang pernah menjadi anggota DPRD Payakumbuh. ”Kami berterimakasih atas pemberitaan Padang Ekspres. Koran ini tidak hanya menulis, saat ditahan. Saat bebas pun juga ditulis, hebat pokoknya. Tapi mengapa, putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Juni 2009 itu, tak turun-turun kepada kami keluarga,” ujar Widi.

Dari Padang, Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan LBH Padang Roni Saputra menilai, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Peninjauan Kembali terpidana korupsi mantan Ketua DPRD Payakumbuh mendiang HM Chin Star ataupun mantan Wakil Ketua DPRD mendiang HM dr Nazir, belum serta-merta melepaskan 20 anggota DPRD Payakumbuh 1999-2004.

”Perkara mendiang HM Chin Star, mendiang HM Nasir dan mantan Wakil Ketua DPRD Azwar Arsyad diberkas terpisah (displit). Terhadap, 20 anggota DPRD 199-2004 yang menjadi tersangka atas kasus ini, tentu berbeda pula berkasnya. Inilah yang perlu ditelusuri,” ujar Roni Saputra, Jumat (3/3) lalu.

Terkait hal ini, Kasi Pidsus Kejari Payakumbuh Isranaedi mengakui, berkas tersangka korupsi APBD Payakumbuh 2002-2003 memang terpisah. Yang sempat diproses, baru tiga berkas. Yakni, berkas mendiang Chin Star, berkas dr HM Nazir dan berkas Azwar Arsyad yang tidak mengajukan banding apalagi kasasi.

”Berkas, 20 anggota DPRD lainnya, belum pernah naik,” aku Isranaedi apa adanya. Terkait hal ini, aktivis Forum Peduli Luak Limopuluah Yudilfan Habib menilai, terlepas dari segala pertimbangan Mahkamah Agung yang mengagetkan banyak pihak, dengan menyatakan Chin Star maupun dr HM Nazir tidak bersalah, tapi putusan itu harus tetap dihormati.

”Lantaran perkaranya sama, sangkaannya juga sama, yakni sama-sama diduga melakukan korupsi bersama-sama, memang sudah sepantasnya, dilakukan penghentian penyidikan terhadap 20 anggota DPRD Payakumbuh 1999-2004 yang pernah menjadi tersangka dugaan korupsi APBD  Payakumbuh 2002-2003 tersebut,” kata Yudilfan Habib.

Sekadar diketahui, DPRD Payakumbuh 1999-2004 berjumlah 23 orang. Dari jumlah itu,  3 orang sudah berpulang. Yakni, Chin Star, HM Nazir dan Thamrin Manan. Sedangkan satu orang, sudah menjalani proses hukuman, yakni Azwar Arsyad dari PPP.

Dengan demikian, tinggal 19 orang lain yang masih  menanggung beban berkepanjangan. Antara lain,Jendrial, Akmal Syukri, Syagnir Nafis, HJ Darlis (PAN), Kartini, Abdul Khair, Asmadi Taher, Bakri Ibrahim (Golkar),  Lismarni, Djafilus, Syafwan Saleh (PPP), Syafruddin, DP Dt Mudo Nan Panjang, Azhardi (PDI-P), Bulkaini RM (PBB), Wardi Munir (PKS), Ramli Marzuki (PKP), Kapten Syarual dan Dafrizal Adnan.

Sumber: http://padangekspres.co.id

Dibaca 458 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 785
Hari ini :7.277
Kemarin :10.348
Minggu kemarin:79.101
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.436.508
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi