infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sumatra Selatan > Kabupaten Musi Banyuasin > Massa Tuntut Kasus Korupsi Di Musi Banyuasin Dituntaskan

Selasa, 12 April 2005

Massa Tuntut Kasus Korupsi di Musi Banyuasin Dituntaskan

Palembang - Sekitar 800 orang yang mengatasnamakan diri Koalisi Pemberantasan Korupsi Musi Banyuasin (KPK-Muba), Senin (11/4), menggelar unjuk rasa di Palembang, menuntut penyelesaian berbagai kasus korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin. Demonstrasi itu merupakan kelanjutan dari serangkaian aksi unjuk rasa menuntut penuntasan sejumlah dugaan korupsi di Musi Banyuasin.

Pada awalnya, unjuk rasa itu digelar di halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan. Pengunjuk rasa mendesak agar proses hukum atas kasus korupsi senilai Rp 67,7 miliar itu segera dituntaskan. Dalam orasinya, koordinator aksi, Hendri Dunant, mengatakan, kejaksaan harus menggunakan kepercayaan masyarakat untuk mengusut dan secepatnya melimpahkan kasus korupsi di Musi Banyuasin ke pengadilan.

"Semakin lama kasus itu ditunda penyelesaiannya, masyarakat akan semakin marah dan menjadi tidak percaya terhadap institusi hukum yang sah. Jika dibiarkan berlarut-larut, kemarahan masyarakat dapat berubah menjadi suatu kerusuhan sosial. Aksi destruktif tidak diinginkan semua pihak karena merugikan," ucap Hendri.

Dalam unjuk rasa itu, Asisten Intelijen Kejati Sumsel RM Diponegoro mengatakan, enam kasus korupsi di Musi Banyuasin, termasuk di antaranya kasus pembangunan jalan dengan cara penunjukan langsung, sudah melewati tahap penyelidikan menuju kasus penyidikan. Setelah tahap ini selesai, keenam kasus itu akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

Massa kemudian bergerak ke kantor Pemerintah Provinsi Sumsel. Di kantor itu, mereka menuntut agar pemerintah provinsi mengawasi pembangunan di Musi Banyuasin, terutama kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Menurut Alimin Nurdin, pengarah KPK-Muba, banyak program pembangunan bersifat mercusuar dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Saat ini 36 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Palembang Nurkholish, yang ikut menyaksikan demonstrasi, mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat hendaknya dipahami sebagai penguatan kekuatan civil society, mendesak pengusutan kasus-kasus korupsi di berbagai daerah. (eca/iam)

 

Sumber: Kompas, Selasa, 12 April 2005

Dibaca 1.112 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 632
Hari ini :4.213
Kemarin :7.800
Minggu kemarin:68.197
Bulan kemarin:260.090

Anda pengunjung ke 17.426.110
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi