infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > DKI Jakarta > Provinsi DKI Jakarta > Kasus Korupsi E—KTP Baru Tahap Penyidikan

Rabu, 10 Agustus 2011

Kasus Korupsi E—KTP Baru Tahap Penyidikan

Warga di masukan datanya saat pembuatan e—KTP di kelurahan Menteng, Jakarta, Selasa (9/8). Pembuatan kartu tanda penduduk elektronik / e—KTP mengalami keterlambatan disebabkan oleh jaringan yang bermasalah sehingga penerapannya hingga kini baru di lima kelurahan di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

Warga di masukan datanya saat pembuatan e—KTP di kelurahan Menteng, Jakarta, Selasa (9/8). Pembuatan kartu tanda penduduk elektronik / e—KTP mengalami keterlambatan disebabkan oleh jaringan yang bermasalah sehingga penerapannya hingga kini baru di lima kelurahan di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

Jakarta - Kejaksaan Agung memastikan penanganan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih dalam tahap penyidikan. Kejaksaan membantah pernyataan yang beredar sebelumnya bahwa kasus ini sudah diserahkan ke penuntutan. “Siapa bilang, masih di penyidikan, kok,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Andhi Nirwanto, di kantornya, Selasa, 9 Agustus.

Kepada sejumlah media cetak dan eletronik, Kepala Pusat Penerangan Hukum Noor Rachmad pada 16 Maret lalu menyatakan kejaksaan secara resmi telah menyerahkan berkas 4 tersangka ke penuntutan. Hal senada juga diungkapkan Direktur Penyidikan Pidana Khusus Jasman Pandjaitan.

Namun saat dikonfirmasi ulang, Noor Rachmad membantah pernah menyampaikan pernyataan itu. Ia menyatakan bahwa tim penyidik pidana khusus masih menulusuri dugaan korupsi dalam proyek itu. “Saya tidak pernah bilang begitu (ke penuntutan),” katanya.

Kejaksaan agung menelusuri pengadaan e-KTP dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri pada 2009. Anggaran proyek ini mencapai Rp 15,4 miliar.

Kejaksaan menduga proyek ini dikorupsi lantaran pengadaan alat pembuat e-KTP yang tercantum dalam dokumen penawaran berbeda dengan alat yang disediakan konsorsium PT Karsa Wisesa Utama dan PT Inzaya Raya selaku pemenang tender. Bahkan alat tersebut tidak mampu menyimpan biodata, sidik jari, dan foto baru.

Kejaksaan kemudian menetapkan empat tersangka yakni H Irman, Direktur Pendaftaran Penduduk Kementerian Dalam Negeri selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Dwi Setyantono selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang, Suhardjijo selaku Direktur PT Karsa Wira Utama, serta Indra Wijaya selaku Direktur Utama PT Inzaya Raya.

Noor mengatakan jaksa tidak mungkin menyerahkan berkas tersangka ke penuntutan. Sebab jaksa belum mengantongi perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Badan pengawasan sedang merampungkan perhitungannya,” ucap dia. (Tri Suharman)

Sumber: tempointeraktif, Selasa, 9 Agustus 2011

Dibaca 2.180 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 669
Hari ini :7.558
Kemarin :7.897
Minggu kemarin:66.583
Bulan kemarin:311.399

Anda pengunjung ke 17.989.293
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi