infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Timur > Kabupaten Gresik > Pengadaan Obat RSUD Ibnu Sina Gresik Jadi Ajang Korupsi

Jumat, 8 Juli 2011

Pengadaan Obat RSUD Ibnu Sina Gresik Jadi Ajang Korupsi

Gresik - Dugaan memperkaya diri sendiri ditemukan terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina, Gresik. Hal ini terungkap dalam sidak yang dilakukan Komisi D DPRD setempat di rumah sakit tersebut pada Kamis (7/7) kemarin.

Dalam sidak yang dilakukan sejumlah anggota dewan ini ditemukan kejanggalan dalam pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan (alkes) di rumah sakit milik pemerintah daerah Gresik ini. Untuk pengadaan dua hal itu, pihak rumah sakit tidak melewati tender terbuka namun pihak rumah sakit melakukan penunjukan langsung (PL) kepada rekanan yang telah mereka tunjuk sebelumnya.

Ketua Komisi D, Chumaidi Ma’un menyatakan PL yang dilakukan pihak rumah sakit itu berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar karena dalam mekanisme PL ini pihak rekanan bisa seenaknya saja mempermainkan harga obat maupun harga alat kesehatan. Kompensasinya, pihak rekanan tersebut harus menyisihkan sebagian “keuntungan” dari penjualan obat-obatan dan peralatan kesehatan mereka ini untuk dibagi-bagi dengan oknum rumah sakit.

“Saya yakin, pengadaan obat dan peralatan kesehatan di RSUD Ibnu Sina yang menggunakan mekanisme PL itu tingkat kebocorannya sangat tinggi. Hal ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi,” kata Chumaidi saat dengar pendapat dengan sejumlah pejabat di lingkungan RSUD Ibnu Sina.

Lebih lanjut diungkapkan, sudah menjadi rahasia umum kalau pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan di RSUD Ibnu Sina dilakukan lewat tender terbuka, maka semua “pemain” akan “puasa”. Sebaliknya, jika pengadaan obat dan Alkes ini dilakukan lewat mekanisme PL, makan semua “pemain” bisa berbuka puasa.

Dalam dengar pendapat yang dilakukan sejumlah anggota dewan dari Komisi D Kabupaten Gresik dengan beberapa pejabat di RSUD Ibnu Sina kemarin, dijelaskan pula bagaimana seharusnya pihak rumah sakit melakukan mekanisme yang benar dalam proyek pengadaan obat-obatan dan peralatan medis.

Chumaidi melihat adanya tindakan efisiensi yang bisa dilakukan pihak rumah sakit jika menerapkan pengadaan dengan PL. Efisiensi yang bisa dilakukan untuk pengadaan obat-obatan tersebut bisa mencapai 40 persen dari pagu anggaran. “Rekanan akan berkompetisi memberikan penawaran dengan harga yang rendah. Sebaliknya, pengadaan obat-obatan dan Alkes melalui mekanisme PL, rekanan hanya menurunkan maksimal 5% dari pagu anggaran. Pihak rumah sakit kan bisa menggolongkan obat-obatan yang ada menjadi dua golongan, golongan obat-obatan dan peralatan medis khusus serta obat-obatan dan peralatan medis dengan kriteria umum. Misalnya, obat-obatan yang masuk dalam klasifikasi umum di antaranya obat anti biotik. Untuk pengadaan obat anti biotik di RSUD Ibnu Sina ini, mekanisme (pengadaannya) haruslah melalui lelang terbuka dengan harapan pihak rumah sakit mencari harga penawaran dari perusahaan-perusahaan farmasi yang berani memberikan harga murah,” tandas Chumaidi.

Masih menurut Chumaidi, pihak rumah sakit bisa melakukan mekanisme PL kepada rekanan yang ditunjuk dengan catatan untuk pengadaan obat dan alat kesehatan yang khusus. Dengan PL tersebut, pihak rumah sakit sudah mengetahui kualitas barang yang ditawarkan pihak rekanan itu kepada pihak rumah sakit.

Menanggapi pernyataan anggota Komisi D tersebut, Kabid Pelayanan Medik (Yandik) RSUD Ibnu Sina, drg. Sandra B, IH M.Kes mengatakan, pengadaan peralatan medis, khususnya obat-obatan dengan mekanisme lelang terbuka, justru akan menimbulkan pembengkakan keuangan, mengingat risiko yang harus ditangung pihak rumah sakit adalah akan banyak obat yang tidak terpakai dan harus dibuang.

“Jika mengacu Permenkes No. 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit maupun Peraturan Bupati (Perbup) Gresik, maka apa yang kami lakukan dalam hal mekanisme pengadaan obat-obatan dan Alkes melalui penunjukan langsung (PL) sudah sesuai dengan aturan. Di sini, prosedur pengadaan obat-obatan dan Alkes di RSUD Ibnu Sina berasal dari permintaan dokter yang diajukan ke bagian farmasi, kemudian kepala instalasi farmasi membuat daftar kebutuhan obat-obatan dan Alkes untuk diajukan pada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), “ ujar Sandra.

Sandra juga menjelaskan, dalam 2 minggu sekali pihak rumah sakit melakukan PL pengadaan obat-obatan yang nilainya rata-rata Rp 106 juta. Namun tidak semua obat-obatan dibeli, karena pihak rumah sakit akan membeli obat-obatan yang diminta dokter sehingga ketersediaan obat-obatan di RSUD Ibnu Sina tetap terjaga. (m34)

Sumber: surabayapost, Jumat, 8 Juli 2011

Dibaca 1.772 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 265
Hari ini :1.342
Kemarin :6.083
Minggu kemarin:68.197
Bulan kemarin:260.090

Anda pengunjung ke 17.444.086
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi