infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Kalimantan Timur > Kabupaten Kutai Kartanegara > Kasus Korupsi Dana Operasional DPRD Kukar: 15 Anggota Dewan Segera Disidang

Senin, 23 Mei 2011

Kasus Korupsi Dana Operasional DPRD Kukar: 15 Anggota Dewan Segera Disidang

Samarinda - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda yang diresmikan 28 April akan mengelar persidangan perdana, awal pekan ini. Terdakwa yang pertama kali menggunakan Pengadilan Tipikor adalah 15 anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Mereka didakwa terlibat kasus dugaan penyelewengan dana operasional DPRD Kukar 2005, rata-rata sekitar Rp 71 juta per orang.

Ketua Pengadilan Tipikor Samarinda, Suharjono mengaku, sudah menunjuk 4 majelis hakim (masing-masing beranggotakan 3 orang) untuk menyidangkan 15 berkas anggota DPRD tersebut. Artinya, setiap majelis akan menangani rata-rata 3 sampai 4 terdakwa. “Kalau bukan Senin (23/5) ini, Selasa sudah mulai disidangkan. Seingat saya, baru kasus ini yang masuk. Belum ada yang lain,” kata Suharjono.

Meski demikian, diperkirakan persidangan kasus ini akan menyita waktu lama. Mengingat banyaknya terdakwa, yang tentu juga melibatkan banyak saksi. Belum lagi adanya hakim yang duduk lebih dari satu majelis. Misalnya, pada majelis yang satu berposisi ketua, tapi pada majelis yang lain menjadi hakim anggota.

Soal persiapan persidangan ini, menurut Suharjono, tak ada yang spesial. Yang jelas, upaya pemberantasan korupsi akan lebih fokus. “Persiapan, ya normal saja. Sama dengan persidangan yang lain. Apalagi tempatnya, masih menggunakan ruang sidang di PN (Pengadilan Negeri, Red.) Samarinda,” kata pria berkacamata, yang juga ketua PN Samarinda itu.

Mengenai kemungkinan dilakukan penahanan terhadap tersangka, Suharjono menyebutkan, hal tersebut ia serahkan kepada masing-masing majelis hakim. Mengingat para terdakwa anggota DPRD tersebut, sejak penyidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim hingga tahap penuntutan tak pernah menjalani penahanan. “Ditahan atau tidak, terserah majelis-nya,” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskan, personel hakim di Pengadilan Tipikor berjumlah 10 orang. Empat di antaranya merupakan hakim ed hoc (hakim non-karier), kemudian 4 hakim karier yang direkrut dari PN Samarinda dan PN Balikpapan. Sedangkan 2 hakim lainnya dari struktural, yakni Suharjono selaku ketua Pengadilan Tipikor dan Hery Supryono yang merupakan wakil ketua Pengadilan Tipikor merangkap wakil ketua PN Samarinda. “Untuk panitera juga diambil dari PN yang tentu memiliki kapasitas memadai untuk urusan tipikor,” jelasnya.

Ia tak memungkiri, di awal beroperasi tentu tidak lepas dari keterbatasan. Terutama dalam hal personel. Misal untuk hakim ad hoc, sedianya lengkap dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu hukum. Ada yang menguasai hukum perbankan, menguasai hukum pertambangan, kehutanan, dan lainnya.

Sementara 4 hakim ad hoc yang tersedia saat ini, baru terdiri dari beberapa latar belakang keahlian. Yaitu, dari hukum perbankan dan kehutanan. “Ternyata tidak mudah merekrut hakim ad hoc. Beberapa orang dari Kaltim melamar jadi hakim ad hoc, namun tidak ada yang lulus. Sehingga hakim-hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor ini, semuanya dari luar,” kata Suharjono.

Sementara itu, 9 tersangka kasus dana operasional DPRD Kukar yang masih ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, juga akan segera ditindaklanjuti. Hal tersebut dikemukakan Kajati Kaltim Faried Harianto, pekan lalu. Menurut dia, mantan anggota DPRD Kukar yang kini menjadi anggota DPRD Kaltim, Martin Apuy dan HM Ali Hamdi akan segera diperiksa sebagai tersangka. “Kami usahakan yang masih sisa, berkas penyidikannya cepat tuntas untuk dilimpahkan ke penuntutan,” jelasnya.

Seperti diketahui, kasus dana operasional DPRD Kukar senilai Rp 2,6 miliar ini melibatkan 40 orang. Di antaranya, Asisten IV Sekprov Kaltim HM Aswin yang ketika itu menjabat sekretaris DPRD Kukar, serta Bendahara Sekretariat DPRD Kukar Jamhari. Kemudian, 38 orang lainnya adalah anggota DPRD Kukar periode 2004-2009. Sejauh ini, Aswin dan Jamhari berikut 14 anggota DPRD yang purna tugas sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.

Kemudian, 15 orang yang kembali terpilih jadi anggota DPRD periode 2009-2014 baru masuk tahap penuntutan jelang diresmikannya Pengadilan Tipikor Samarinda. Selain itu, sebanyak 9 tersangka masih dalam proses penyidikan di Kejati Kaltim. Dari 9 tersangka itu, termasuk Martin dan Ali Hamdi. Sedangkan 7 orang purna tugas juga belum diperiksa, karena selama ini terkendala kondisi kesehatan tersangka. “Kesembilan tersangka itu akan kami panggil lagi. Saya ingin cepat semuanya dilimpahkan,” tandas Faried. (kri/ran)

Sumber: jpnn, Senin, 23 Mei 2011

Sumber Foto: dprdkutaikartanegara.go.id

Dibaca 1.106 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 464
Hari ini :2.911
Kemarin :7.341
Minggu kemarin:68.197
Bulan kemarin:260.090

Anda pengunjung ke 17.407.516
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi