infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sumatra Selatan > Kota Palembang > Sidang Korupsi Dana Bantuan CSR PT Pusri: Konsultan Akui 4 SD Bermasalah

Rabu, 2 Maret 2011

Sidang Korupsi Dana Bantuan CSR PT Pusri: Konsultan Akui 4 SD Bermasalah

Palembang - Sidang dugaan korupsi dana bantuan corporate social responsibility (CSR) Pusri kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Palembang senilai Rp 3,3 miliar dengan dua terdakwa H Hatta Wazol SE MM (52), mantan Kadisdikpora dan Azharuddin SPd, mantan kepala Seksi Sarana Prasarana (kasi Sapras) Disdikpora berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Palembang, kemarin (1/3).

Jaksa penuntut umum (JPU) Suharto SH, Een Supardi SH dan Ita Royani SH menghadirkan tiga saksi, yakni Rodi Ihsan ST (konsultan anggota Persatuan konsultan Indonesia/Perkindo), Faizal Zein (perwakilan PT Pola Cipta Alamba Konsultan) dan Heriyanto ST (rekanan selaku direktur CV Putra Prima).

Rodi di hadapan hakim ketua Binsar Siregar SH MHum dengan anggota H Ahmad Yunus SH MH dan Bestman Simarmata SH, mengatakan, dari hasil pemeriksaan fisik SD/MI yang mendapat bantuan terdapat empat sekolah yang bermasalah. Yakni SDN 50, SDN 202, SDN 203, dan SDN 211. “Kami diminta jaksa untuk menghitung kerugian fisik dalam pembangunan SD/MI dari dana CSR tersebut,” ujar Rodi.

Dari penghitungan antara nilai kontrak dengan fisik empat SD tadi terdapat kesenjangan. “Total kerugian dihitung dari adanya selisih kontrak dengan fisik yang tidak terpasang ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp219.717.000,-,” ungkapnya.

Rinciannya, SDN 50 terdapat selisih biaya dengan kontrak terpasang ditambah PPN senilai Rp 54.571.000. SDN 202 senilai Rp 66.584.000. SDN 203 senilai Rp 91.103.000,- dan SDN 211 senilai Rp 7.459.000. Sementara itu, Direktur CV Putra Prima Heriyanto mengaku pihaknya mendapat bagian rehab SDN 49 Palembang. “Anggaran sebesar Rp 148.326.000 sesuai kontrak antara kami dengan kepala SDN 49,” jelasnya.

Tim kuasa hukum Hatta Wazol, advokat Nazori Ahmad Doak SH kembali mempertanyakan mengapa saksi Djafaruddin Lexy, selaku direktur SDM dan Umum PT Pusri saat itu tidak dipanggil secara paksa oleh JPU. “JPU harus memanggil saksi yang lebih mengetahui kasus ini, yakni Djafaruddin Lexy. Sebab, dia adalah pihak yang mengetahui serah terima bantuan CSR tersebut. Kalau saksi-saksi yang sudah dihadirkan ini hanya mengetahui sedikit saja,” terang Doak.

Majelis hakim belum menetapkan pemanggilan paksa kepada saksi Djafaruddin. Sidang selajutnya JPU bakal memanggil saksi dari pihak Bank Sumsel. Dalam dakwaan JPU, Hatta Wazol yang kini menjabat Kepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi (Kadis Perindagkop) Palembang bertindak selaku penanggung jawab, sedangkan Azharuddin sebagai kordinator pelaksana. Kesalahannya, dalam pelaksanaan proyek tidak melalui proses tender melainkan penunjukan langsung kepada pihak rekanan, yakni Abdu Reza Fahlevi sebagai konsultan dan pelaksana kegiatan. Selain itu, ada penarikan bunga deposito serta yang tidak sesuai peruntukkannya. Hasil pertemuan bahwa pembangunan dan rehabilitasi sudah siap. Hatta Wazol melakukan pembayaran pekerjaan tersebut telah meminta bantuan Sontang selaku sign dan terdakwa selaku contra sign dan Azharuddin yang melaksanakan dan sebelum menandatangani cek pembayaran tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan.

Abdu Reza selaku pelaksana pekerjaan CV Usaha Jaya Sejahtera, CV Jaya Sejahtera, CV Prima Karya Utama, dan CV Candradimuka mendapat bantuan CSR Pusri. Ia yang merehab empat SD, yakni SDN 50, SDN 202, SDN 203 dan SDN 211. Namun di lapangan, ternyata ada kekurangan fisik bangunan yang tidak sesuai dengan dana yang diberikan. JPU mengungkap total kekurangan fisik proyek yang tidak dilaksanakan Abdu Reza sebesar Rp219.717.000. Pasal yang didakwakan pada para terdakwa yakni pasal 2, 3, dan 9 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. (mg41)

Sumber: sumatera ekpres, Rabu, 2 Maret 2011

Dibaca 965 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 955
Hari ini :10.288
Kemarin :12.139
Minggu kemarin:79.101
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.429.126
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi