infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Timur > Kota Surabaya > Korupsi Bopda, Polresta Surabaya Tahan Kasek Dan Wakasek SMA Diponegoro

Jumat, 24 Desember 2010

Korupsi Bopda, Polresta Surabaya Tahan Kasek dan Wakasek SMA Diponegoro

Kompol Wiwik Setyaningsih Kasubag Humas Polrestabes Surabaya berbincang dengan kedua tersangka.
Foto : Gita suarasurabaya.net

Kompol Wiwik Setyaningsih Kasubag Humas Polrestabes Surabaya berbincang dengan kedua tersangka. Foto : Gita suarasurabaya.net

Surabaya - Indikasi korupsi dana hibah Bantuan Operasional Daerah (Bopda) rupanya benar terjadi. Dua orang yang menjabat sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pun kini harus mendekam di rumah tahanan Polrestabes Surabaya.

Keduanya atas nama Annisa Dyah Mumpuni (38) Kepala Sekolah SMA Diponegoro dan Noor Zainah (46) Wakil Kepala Sekolah. Pada semester pertama 2010 lalu, keduanya mengajukan dana Bopda dan disetujui sebesar Rp 71,1 juta.

Masalahnya adalah Annisa dan Noor memalsukan data 7 siswa yang seharusnya belum mendapat ijazah SMP tapi sudah didaftarkan dan dimasukkan sebagai siswa SMA Diponegoro. Kedua tersangka kemudian mengajukan proporsal perolehan dana hibah Bopda melalui Dinas Pendidikan Surabaya berdasarkan data fiktif 85 siswa padahal sekolah tersebut hanya memiliki 20 siswa.

AKBP Anom Wibowo Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya mengatakan kedua tersangka terbukti melakukan pemalsuan data sekaligus tindak pidana korupsi karena telah merugikan keuangan negara. “Keduanya melakukan korupsi minta dana Bopda dengan membuat data yang tidak sebenarnya, fiktif. Keduanya tanda tangan ketika pencairan dana,” kata Anom dalam konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (23/12).

Sebagian dana dari Rp 71,1 juta itu digunakan untuk keperluan pribadi tersangka dan sebagian lainnya untuk kebutuhan sekolah. Bahkan, lanjut Anom, setelah diberhentikan dari jabatannya, kedua tersangka masih tetap mengajukan proposal dana hibah Bopda pada semester kedua 2010 ini. Namun, karena kasus ini sedang dalam penyidikan Polrestabes Surabaya, pencairan dana Bopda pun dibekukan.

Tersangka pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di penjara. Keduanya terjerat pasal 2,3,9,11,12 UU RI no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI no. 20 tahun 2001 tentang korupsi dan atau pasal 263 KUHP tentang pemalsuan. Ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 milyar.

Polisi juga menyita beberapa barang bukti diantaranya 4 lembar surat keputusan atas nama Annisa, sebuah buku rekening atas nama kedua tersangka dan 5 lembar daftar siswa miskin SMA Diponegoro. Anom mengatakan polisi masih akan mendalami kasus ini untuk menelusuri ditemukannya kasus serupa. (git)

Sumber Berita: Suarasurabaya, Kamis, 23 Desember 2010

Dibaca 942 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 718
Hari ini :5.784
Kemarin :8.514
Minggu kemarin:92.153
Bulan kemarin:257.806

Anda pengunjung ke 17.714.548
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi