infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Gorontalo > Kota Gorontalo > Kejari Gorontalo Tahan 3 Tersangka Korupsi Pupuk Dan Pengadaan CT Scan

Jumat, 12 November 2010

Kejari Gorontalo Tahan 3 Tersangka Korupsi Pupuk dan Pengadaan CT Scan

Gorontalo - Deretan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditahan pihak kejaksaan terus bertambah. Kemarin (11/11) sebanyak tiga orang tersangka kembali digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gorontalo. Ketiganya yakni RL alias Ana, HK alais Mid dan RS alias Eduard.

RL dan HK ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Limboto dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan pupuk Kabupaten Gorontalo Utara senilai Rp 1,1 miliar. RL ditetapkan sebagai tersangka dalam kaspasitas sebagai oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) atau Pimpro di Dinas Pertanian Gorut. HK ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas rekanan. Sementara RS ditahan oleh Kejati Gorontalo dalam kasus dugaan mark up pengadaan alat CT Scan untuk Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS) Kota Gorontalo. Di mana RS ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai rekanan.

Penahanan ketiganya berlangsung dalam waktu hampir bersamaan. RL dan HK ditahan pada pukul 15.00 Wita, sedangkan RS ditahan pada pukul 17.30 Wita. Isak tangis pun mengiringi penahanan Ana saat akan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo.

Pantauan wartawan, sebelum ditahan Ana dan Mid menjalani pemeriksaan secara marathon yang dimulai sekitar pukul 13.00 Wita. Ana menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya Hamza Sidiq SH, diruang Kassie Pidana Khusus Dadang M Djafar. Sementara Mid diperiksa di ruang Kasubsi penyidikan dan penuntutan Kejari Limboto. Ana dan Hamid masing-masing dicecar sebanyak sembilan pertanyaan sehubungan dengan peran mereka dalam kasus penyimpangan pengadaan pupuk tersebut.

Menariknya, setelah mengetahui akan ditahan, Ana langsung menangis sambil memeluk suaminnya saat masih berada dalam ruangan pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 2 jam, sekitar pukul 15.00 Wita, Ana dan Mid keluar dari ruang pemeriksaan dan digiring beberapa petugas Kejari Limboto ke sebuah mobil tahanan bernomor polisi DM 7010 B. Suami Ana pun tetap setia mendampinginya hingga rela masuk sama-sama ke dalam mobil tahanan sampai ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gorontalo. Setibannya di Lapas Gorontalo, tangisan Ana tampaknya tetap tidak berhenti hingga akhirnya masuk ke dalam ruangan Lapas. Kepala Kejaksaan Negeri Limboto Muhaji SH MH melalui Kassie Pidsus Dadang M Djafar mengatakan, “Tersangka Ana selaku pejabat PPTK juga adalah pihak yang bertanggungjawab dalam proyek pengadaan pupuk senilai Rp 1,1 miliar ini.”

Lebih lanjut Dadang menambahkan, peran Mid dalam kasus itu adalah selaku kuasa Direktur CV Sungai Bulia yang juga sebagai penyedia barang dan jasa berupa pupuk. Dimana, pupuk tersebut sediannya akan disalurkan ke tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Gorut yakni Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Atinggola. Namun, proses pengadaan pupuknya tidak terealisasi hingga 100 persen. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara akhirnya dirugikan sekitar lebih dari Rp 580 Juta. Perhitungan kerugian negara itu diakui Dadang sudah berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Manado. Ditahannya dua tersangka Ana dan Mid kemarin itu. Dengan demikian jumlah tersangka yang sudah ditahan dalam penyimpangan pengadaan pupuk Kabupaten Gorut senilai Rp 1,1 miliar itu sudah berjumlah empat orang setelah ditambah dengan tersangka MA alias Molly dan TB alias Taib yang sudah ditahan sebelumnya oleh Kejari Limboto.

Secara terpisah Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Dr Nur Rahmat SH MH melalui Kassie Penkum dan Humas Mulyadi SH mengatakan, penahanan terhadap Eduard kapasitanya selaku Kuasa Direktur CV Jaya Prima. Dalam kasus ini Aduard perannya sebagai pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa berupa CT Scan senilai Rp 3,002 miliar tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, anggaran untuk pengadaan Ct Scan itu diduga telah di mark Up. Artinnya, harga yang sebenarnnya daripada CT Scan itu belakangan diketahui tidak mencapai Rp 3.002 miliar. Akibat perbuatan Eduard, kata Mulyadi negara telah dirugikan. Hanya saja Mulyadi belum bisa memastikan berapa besar kerugian negara tersebut karena masih menunggu hasil audit dari BPKP.

Alasan penahanan yang dilakukan pihak Kejati agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi lagi perbuatannya. Hal itu diakui Mulyadi sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP. “Intinya alasan penahanan yang kami lakukan itu tak lain untuk mempercepat proses penyidikan perkara,” ujar Mulyadi.

Disinggung soal penahanan terhadap mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TP alias Thamrin yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Kassie penuntutan Kejari Gorontalo ini sepertinnya belum bisa menjawab hal itu dengan alasan pihaknya masih melakukan proses penyidikan lagi kasus ini. “Untuk sementara saya belum bisa memberi jawaban soal penahanan tersangka Thamrin. Nanti ajalah kita lihat endingnya nanti apakah tersangka Thamrin akan ditahan juga atau tidak,” tandasnya.

Sementara itu Salasa Albert SH, MH pengacara Eduard menyayangkan penahanan terhadap kliennya yang diakuinnya tidak rasional. “Masa belum ada bukti tentang hasil audit BPKP untuk menghitung kerugian negara, kok pihak Kejati sudah main tahan terhadap klien saya. Sehingga penahanan ini menurut pandangan saya tidak rasional,” kata Salasa dihadapan para wartawan, kemarin.

Menurutnya, dugaan mark up dalam pengadaan CT Scan itu sebetulnya tidak ada. Sebab, mengenai selisih harga yang mencapai 13 persen dari nilai barang CT Scan sebesar Rp 3,002 Milyar itu adalah untungnya pihak rekanan selaku penyedia barang dan jasa. “Kalau memang betul-betul penegakan hukum dilakukan, maka alangkah baiknya dicari dulu bukti-bukti indikasi korupsi. Sehingga upaya hukum yang akan kami lakukan yakni mempelajari dulu soal penahanannya ini. Ya, mungkin kita akan melakukan upaya pra-pradilan terhadap Kejati Gorontalo. Namun, kita harus rasional melihat prosedur penahan ini. Jika kita anggap sah maka tidak perlu pra-pradilan,” tandasnya. Soal kliennya dianggap tidak koparatif karena dua kali mangkir diperiksa. Hal itu dibantah Salasa. Menurutnya selama ini kliennya sudah berusaha untuk koparatif. (roy)

Sumber Berita: Gorontalopost, Jumat, 12 November 2010

Dibaca 1.335 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 215
Hari ini :697
Kemarin :7.398
Minggu kemarin:68.197
Bulan kemarin:260.090

Anda pengunjung ke 17.430.008
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi