infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Gorontalo > Kabupaten Gorontalo > Korupsi Pembangunan Objek Wisata: Mantan Sekkab Gorontalo Dipidana 18 Bulan

Jumat, 3 September 2010

Korupsi Pembangunan Objek Wisata: Mantan Sekkab Gorontalo Dipidana 18 Bulan

Gorontalo - Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Gorontalo AHN kembali berhadapan dengan tuntutan hukum. Kali ini AHN dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan berkaitan kasus pembangunan objek wisata pentadio resort (pensor). Selain itu, AHN juga dituntut membayar denda sebesar Rp 50 juta atau subsider kurungan selama tiga bulan.

Tuntutan pidana penjara dan denda terhadap AHN itu dikemukakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Gorontalo Jusuf Sumolang dalam sidang kasus dugaan korupsi pembangunan objek wisata Pentadio Resort Kabupaten Gorontalo, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Limboto, Rabu (1/9) lalu. JPU Jusuf Sumolang di hadapan majelis hakim yang dipimpin Darius Naftali, SH.,M didampingi Fauzi Isra, SH dan Joko Dwi Atmoko, SH mengemukakan, berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan maka terdakwa AHN dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo itu terbukti melanggar pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. “Oleh karena itu kami meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta atau subsider kurungan selama 3 bulan,” kata Jusuf.

Dalam kesempatan yang sama, JPU Jusuf Sumolang juga menutut terdakwa IH dan NB. NB dan IH juga dituntut dengan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Lebih lanjut jaksa Jusuf Sumolang mengatakan, sudah tidak ada lagi kerugian negara dalam kasus tersebut. Sebab menurut JPU kerguian negara sejumlah 1.022 M tersebut telah dikembalikan pada Januari 2008 yang dibuktikan dengan slip penyetoran yang terungkap pada fakta persidangan sebelumnya.

Ini pun dapat dibuktikan dengan keterangan dari pegawai BRI dan Dinas Keuangan dan Aset daerah yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. Setelah menghabiskan waktu kurang lebih satu jam atas sidang pembacaan tuntutan terhadap ke Tiga terdakwa, Ketua Majelis Hakim Darius Naftali SH., MH selanjutnya menunda sidang hingga Rabu (8/9) dengan agenda pembelaan. (ded)

Sumber: Gorontalo Post, Jumat, 3 September 2010

Sumber Foto: hulondhalo.com

Dibaca 1.252 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 467
Hari ini :801
Kemarin :12.540
Minggu kemarin:67.570
Bulan kemarin:257.806

Anda pengunjung ke 17.656.165
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi