infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sumatra Utara > Kabupaten Deli Serdang > Korupsi Kantor PBB Deli Serdang, Banggas Sitorus Divonis 1 Tahun

Rabu, 1 September 2010

Korupsi Kantor PBB Deli Serdang, Banggas Sitorus Divonis 1 Tahun

Lubuk Pakam - Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Deli Serdang Drs Banggas Sitorus MM dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Jumat (27/8), Banggas terbukti bersalah terkait dugaan korupsi Rp 1,018 miliar pengadaan tanah kantor PBB tahun 2007.

Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Suharjono SH, MH, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rumondang Manurung SH. Menurut Rumondang Manurung SH, ketika dikonfirmasi, Selasa (31/8) di ruang kerjanya mengatakan, Drs Banggas Sitorus MM terbukti secara sah serta meyakinkan melanggar pasal 3 (dakwaan alternative ke-2) UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain dijatuhi kurungan 1 tahun penjara, terdakwa diperintahkan membayar denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan penjara dan barang bukti berupa dokumen surat perjanjian jual beli tanah No 2961/WPC : 6/KB.09/2007 tanggal 30 Oktober 2007, dokumen pengajuan tanah untuk kantor persiapan kantor pelayanan pajak pratama (KPPP) tahun 2007 yang dulu bernama Kantor Pelayanan PBB

Kemudian, surat pengumuman dari BPN No 02/Peng-HP/Htpt/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang perolehan hak atas tanah, surat perintah membayar No 0009663509/G/2007, surat perintah pencairan dana (SP2D) no 5462 H/124/112 tanggal 7 Nopember 2007, sertifikat tanah dari BPN tanggal 21 Nopember 2008, peta blok untuk jalan lintas Medan, warkah dan buku tanah hak pakai No 9 Desa Wonosari, seluruhnya dikembalikan kepada KPPP Lubuk Pakam.

Atas putusan majelis hakim itu, JPU melakukan upaya banding. Pasalnya, dalam tuntutanya JPU menuntut 4 tahun 6 bulan penjara, dengan uang pengganti sekitar Rp868.934.009 seperti yang tercantum dalam dakwaan.

Sementera itu, terdakwa Tigor Samosir dan Eddy Susantyo yang juga tersangkut dalam kasus yang sama, terkait amar putusan Pengadilan Tinggi (PT) menghukum Tigor Samosir dengan pidana kurungan 1 tahun penjara. Putusan itu lebih ringan dari Putusan PN yang menghukum Tigor Samosir (Ketua Pengadaan Tanah) 1 tahun 3 bulan penjara. Untuk Susantyo dalam amar putusan PT Sumut dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, lebih rendah dari putusan PN Lubuk Pakam yang menghukum Eddy Susantyo dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. “Karena itu, terkait perkara Tigor Samosir dan Eddy Susantyo, JPU melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI,” tegasnya. (btr)

Sumber: Hariaun Sumutpos, Rabu, 1 September 2010

Sumber Foto: nusantara.tvone.co.id

Dibaca 1.163 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 309
Hari ini :1.383
Kemarin :8.994
Minggu kemarin:73.797
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.337.418
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi