infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Pusat > KPK Membangun Sistem Pengaduan Di Tujuh Kantor Kementerian

Kamis, 26 Agustus 2010

KPK Membangun Sistem Pengaduan di Tujuh Kantor Kementerian

Wakil Ketua KPK Haryono Umar

Wakil Ketua KPK Haryono Umar

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi membangun sistem whistleblower atau semacam “penyingkap aib” di tujuh kementerian dan satu badan usaha milik negara. Dengan sistem itu, karyawan di tujuh kementerian bisa melaporkan dugaan penyimpangan atau korupsi di instansi masing-masing kepada KPK tanpa takut terbongkar identitasnya. Tujuh kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Pertanian, Kehutanan, Kesehatan, Pendidikan Nasional, dan Keuangan, serta PT PLN (Persero).

“Sistem whistleblower ini sudah diterapkan di KPK sejak setahun terakhir. Kami menjamin pelapor dirahasiakan identitasnya. Kami juga jamin tak ada fitnah,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/8), seusai menggelar lokakarya “Implementasi Whistleblower System” bersama tujuh inspektur jenderal kementerian.

Tujuh kementerian ini dipilih sebagai percontohan karena dinilai memiliki kerentanan tinggi adanya penyimpangan. Diharapkan, ke depan, sistem ini bisa diimplementasikan di semua instansi pemerintah.

Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengatakan, sistem pengaduan ini dibangun melalui jaringan internet. Untuk melaporkannya, karyawan di delapan instansi itu tinggal membuka situs internet http://kws.kpk.go.id. “Kalau seseorang di delapan instansi itu membuat laporan, akan langsung masuk ke pusat data KPK,” kata Eko.

Eko menambahkan, pelapor dapat menggunakan nama samaran dan kata sandi. Eko menyarankan pelapor menggunakan internet di luar kantor masing-masing sehingga tidak mudah dilacak. Namun, KPK juga siap bertemu secara fisik. Selain membangun sistem penyingkap, KPK juga membangun program pengaduan gratifikasi di tujuh kementerian itu. “Selama ini laporan gratifikasi ke KPK sangat sedikit,” kata Haryono.

Inspektur I Itjen Kementerian Keuangan Oni Syahroni Priyatna mengatakan, penerimaan gratifikasi di instansinya masih terjadi walaupun sudah diterapkan pakta integritas kepada setiap pegawai dan rekanan kerja. (AIK)

Sumber: Kompas, Kamis, 26 Agustus 2010

Sumber Foto: mediaindonesia.com

Dibaca 512 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 397
Hari ini :100
Kemarin :13.619
Minggu kemarin:73.797
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.371.444
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi