infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Gorontalo > Kabupaten Gorontalo Utara > Korupsi Break Water Gorontalo Utara, Kejati Kembali Tahan Satu Tersangka

Sabtu, 31 Juli 2010

Korupsi Break Water Gorontalo Utara, Kejati Kembali Tahan Satu Tersangka

Tersangka S alias Miun saat dikawal oleh petugas Kejati Gorontalo ke mobil, untuk dibawa ke Lepas Gorontalo. Foto: Zulkifli Tampolo/Gorontalo Post

Tersangka S alias Miun saat dikawal oleh petugas Kejati Gorontalo ke mobil, untuk dibawa ke Lepas Gorontalo. Foto: Zulkifli Tampolo/Gorontalo Post

Gorontalo - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo kembali mengeluarkan taringnya dalam hal penuntasan tindak pidana korupsi.Ini menyusul penahanan salah seorang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan break water di Desa Gentuma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara pada 2008 senilai Rp 1.334 miliar, yakni S alias Miun.

Kemarin (29/7) Miun dijembloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gorontalo. Sebelumnya, tersangka Miun yang merupakan oknum kontraktor dengan menggunakan celana panjang jens berwarna biru dan menggunakan jeket berwarna coklat, mendatangi Kejati Gorontalo sekitar pukul 09.50 Wita, untuk mengikuti pemeriksaan lanjutan. Di mana Miun sendiri baru mengikuti pemeriksaan satu kali setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Januari 2010 lalu.

Pemeriksaan pun dilakukan oleh penyidik Kejati Gorontalo sekitar pukul 10.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita terkait dengan tanggung jawabnya dalam pembangunan proyek tersebut. Setelah dilakukannya pemeriksaan, penyidik Kejati Gorontalo kemudian mempersiapkan sejumlah berkas dan administrasi. Dan tepat pada pukul 15.17 Wita, Miun kemudian dikawal oleh beberapa anggota Kejati Gorontalo dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil DM 907 plat merah dan menuju ke Lapas Gorontalo.

Informasi yang dihimpun wartawan di lapangan, Miun merupakan kontraktor pelaksana atau merupakan direktur PT Tomini Mandiri Perkasa yang melaksanakan proyek dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo yakni pembangunan break water pada 2008 silam. Miun sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Januari 2010 lalu, dan baru diperiksa sekali oleh penyidik Kejati Gorontalo.

Pemeriksaan terhadap Miun ini sebenarnya sudah merupakan pemeriksaan yang ketiga kalinya. Akan tetapi, pada saat dilayangkan surat kepada tersangka, dirinya tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Sehingga dilayangkanlah surat pemanggilan kedua. Dan pada Kamis (29/7) Miun baru hadir. Kehadirannya itu tidak didampingi kuasa hukum. Sementara itu, dalam kasus ini pihak Kejati Gorontalo telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 15 orang saksi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo DR. Nur Rochmad, SH.,MH melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Suhartoyo mengatakan, semenjak dilakukannya pemeriksaan terhadap Miun, dirinya tidak didampingi oleh kuasa hukum, melainkan pemeriksaan dilaluinya sendiri. Bukan hanya itu saja, Miun sudah sempat diberikan surat panggilan, akan tetapi dirinya tidak hadir dan baru kali ini Miun datang untuk menghadiri panggilan ke dua. “Ini merupakan pemeriksaan kedua. Dan kasus ini masih sementara berproses. Intinya, kemungkinan akan ada lagi tersangka dalam kasus ini,” terangnya.

Apakah sudah ada kerugian negara? Suhartoyo mengemukakan, setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka kerugian negara mencapai Rp 245 juta dari total keseluruhan Rp 1.334 miliar. Sehingga tersangka dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) primer subsider pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. “Ancaman hukuman pasal 2 ayat (1) yakni seumur hidup, dan pasal 3 minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” tandasnya. (kif)

Sumber: Gorontalo Post, Jumat, 30 Juli 2010

Dibaca 1.127 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 937
Hari ini :9.020
Kemarin :9.298
Minggu kemarin:74.255
Bulan kemarin:311.399

Anda pengunjung ke 17.964.396
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi