infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Gorontalo > Kabupaten Boalemo > Kasus Korupsi Dana Pemilukada, Eks Ketua KPU Boalemo Dituntut 3,6 Tahun

Sabtu, 31 Juli 2010

Kasus Korupsi Dana Pemilukada, Eks Ketua KPU Boalemo Dituntut 3,6 Tahun

Terdakwa SP alias Omi saat menjalani sidang pembacaan tuntutan terkait dugaan kasus penyelewengan dana Pemilukada Kabupaten Boalemo 2006 silam. Foto: Sunarto Nusi/Gorontalo Post

Terdakwa SP alias Omi saat menjalani sidang pembacaan tuntutan terkait dugaan kasus penyelewengan dana Pemilukada Kabupaten Boalemo 2006 silam. Foto: Sunarto Nusi/Gorontalo Post

Tilamuta - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo SP alias Omi, yang saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan penyimpangan dana pemilu Kabupaten Boalemo 2006, dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Selain itu Omi dituntut pula untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta atau subsidiair 6 bulan kurungan serta segera dilakukan penahanan.

Tuntutan terhadap Omi tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dino Kriesmiardi, SH dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tilamuta, Kamis (29/7) dengan agenda pembacaan tuntutan JPU. Persidangan itu sendiri dipimpin Ketua Majelis Hakim Supryodi, SH didampingi anggota Hamka SH MH dan Chairil Mahyudi SH serta Panitera Sarton Noho. Terdakwa SP alias Omi turut hadir dalam persidangan tersebut.

JPU Dino Kriesmiardi SH saat membacakan tuntutan menjelaskan, berbagai dugaan tindak pidana korupsi dilakukan terdakwa saat menjabat Ketua KPUD Kabupaten Boalemo tahun 2006 silam. Diantaranya terdakwa SP alias Omi dinilai telah melakukan serangkaian perbuatan merugikan keuangan Negara/Daerah APBD Kabupaten Boalemo 2006 dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2006 senilai Rp 238,507 juta.

Serangkaian tindakan terdakwa SP alias Omi tersebut sesuai pemaparan JPU, Dino Kriesmiardi SH yakni, pada kegiatan pengadaan kertas dan surat suara, pengadaan Juknis dan Perundang-undangan, Pengadaan perlengkapan KPPS-TPS serta pengadaan Kartu Identitas Pemilih (KIP). Yang mana dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dari jangka waktu ditetapkan sesuai kontrak. Sementara oleh terdakwa sendiri tidak pernah mengenakan denda terkait keterlambatan yang jumlah keseluruhan mencapai Rp 190,082 juta.

Untuk pengadaan KIP sendiri terdapat selisih kemahalan harga akibat pencetakan KIP, pengganti KIP yang ber NIK T sebesar Rp. 40.093.274,43 dan adanya pembayaran pencetakan KIP pengganti yang rusak atau kesalahan cetakan sebesar Rp. 7.149.080,39 serta adanya kemahalan harga pencetakan KIP untuk pemilih tambahan sebesar Rp. 295.010,13. Sehingganya jumlah keseluruhan mencapai Rp. 47.537.364,95.

“Selain itu terdapat biaya perjalanan dinas yang tumpang tindih atas nama terdakwa SP alias Omi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai Rp 985.000. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah kurang lebih senilai Rp. 238.507.764,95 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” ungkap JPU Dino Kriesmiardi SH.

Atas dasar inilah, oleh JPU mengeluarkan tuntutan dengan nomor PDS-02/11/2009 tertanggal 29 Juli 2010, yang meminta majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dakwaan Subsidiair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SP alias Omi dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50 juta subsidiair enam bulan kurungan dan ikut memerintahkan terdakwa segera ditahan. Serta dengan membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 238.507.764,95. “Dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan pasca putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun jika hal ini terdakwa tidak mempunyai harga benda menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara 6 bulan,” tegas Dino.

Menurut Dino, hal-hal lain yang memberatkan terdakwa adalah hingga saat ini belum pernah mengembalikan kerugian negara tersebut serta terdakwa selalu berbelit-belit dalam persidangan. Setelah mendengar tuntutan JPU Dino Kriesmiardi SH, selanjutnya oleh Ketua Hakim menyatakan menunda persidangan hingga pekan depan guna mendengar pembacaan pembelaan. “Sidang akan dilanjutkan pekan depan, (5/8) dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa,” ujar Ketua Majelis Hakim Suprayodi SH. (Nrt)

Sumber: Gorontalo Post, Jumat, 30 Juli 2010

Dibaca 1.060 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 1.338
Hari ini :12.173
Kemarin :12.330
Minggu kemarin:89.614
Bulan kemarin:359.009

Anda pengunjung ke 18.798.965
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi