infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Tengah > Kabupaten Blora > Korupsi Pengadaan Tanah PA Blora, BPKP Temukan Kerugian Negara Rp 1,3 M

Jumat, 30 Juli 2010

Korupsi Pengadaan Tanah PA Blora, BPKP Temukan Kerugian Negara Rp 1,3 M

Semarang - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,356 Miliar. Kerugian tersebut diketahui dari hasil audit investigatif kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora tahun 2008. “Kami dapati kerugian negara pada kasus ini 1,356 Miliar rupiah. Laporan hasil audit sedang proses jilid, dan segera kita serahkan ke Kejari Blora untuk dapat diproses lebih lanjut,” kata Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Mochtar Husein, didampingi Kabid Investgasi Sumitro Ratmo, Rabu (28/7).

Sumitro menjelaskan pihaknya memulai audit kasus tersebut pada 12 Mei lalu. Pada 3 Mei BPKP dan Kejari Blora melakukan ekspose yang didapati kesimpulan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Pengadaan tanah Gedung Pengadilan Agama Blora sendiri mendapat bantuan anggaran dari dana DIPA APBN sebesar Rp 2,239 Miliar. Lokasi lahannya sebenarnya sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA). Namun panitia pengadaan tanah masih mencari lahan lain. Mereka mengumumkan bahwa luas tanah yang dibutuhkan antara 5 ribu sampai 7 ribu meter persegi (m2) dengan harga Rp 300 ribu/m2. Muncul tiga penawaran dengan luas 7.465 m2, 7.110 m2 dan terakhir 4.270 m2. Harganya berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu/m2.

Rupanya, panitia ternyata justru memilih tanah dengan luas paling sempit namun dengan harga paling tinggi. Penawaran awal oleh calon pemenang sebenarnya Rp 500 ribu/m2. Namun setelah proses negosiasi akhirnya turun menjadi Rp 472 ribu/m2. Alhasil anggaran dari DIPA pun kurang sehingga diusulkan tambahan. Alasan yang dipakai, saat proyek pengadaan tanah ini diusulkan pada tahun 2007, anggaran yang diketok Rp 2,239 miliar dengan harga tanah Rp 300 ribu/m2.

Penghitungan audit, menurut Sumitro berdasarkan realisasi pembayaran tanah sebesar Rp 2,242 Miliar dikurangkan dengan harga pasar wajar pada lokasi tersebut dengan memperhatikan NJOP Rp 886 juta. “Sehingga kerugian negara pada kasus ini Rp 1,356 M,” tegas Sumitro. (Anton Sudibyo /CN14 )

Sumber: Suara Merdeka, Kamis, 29 Juli 2010

Sumber Foto: primaironline.com

Dibaca 1.830 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 526
Hari ini :2.102
Kemarin :13.537
Minggu kemarin:91.240
Bulan kemarin:359.009

Anda pengunjung ke 18.444.907
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi