infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Aceh > Kabupaten Aceh Barat Daya > Dua Pejabat Aceh Barat Daya Jadi Tersangka Kasus Korupsi Jamkesmas

Rabu, 28 Juli 2010

Dua Pejabat Aceh Barat Daya Jadi Tersangka Kasus Korupsi Jamkesmas

Blangpidie - Dua pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya), masing-masing Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) H Khadry A SH MM dan mantan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Drs Hanafiah AK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 2,2 milyar dan Rp 326 juta lebih.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blangpidie, Risal Nurul Fitri SH, mengatakan Khadry ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyelewengan penyaluran dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sedangkan Hanafiah terkait kasus pelelangan proyek Kominitas Adat Terpencil (KAT) yang diduga fiktif. “Keduanya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam berkas terpisah, yang hingga saat ini masih terus diproses dan dikembangkan oleh jaksa penyidik. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangkanya akan terus bertambah,” kata Risal Nurul Fitri kepada Serambi, di Blangpidie, Abdya, Senin (26/7).

Menurut Kajari Blangpidie itu, berdasarkan proses penyelidikan awal, termasuk keterangan 11 orang saksi yang terdiri dari para kepala puskesmas dan jaringan penerima Jamkesmas, didapat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Jamkesmas Tahun Anggaran 2008 dan 2009, yang melibatkan Kadinkes Abdya itu selaku penanggung jawab kegiatan tersebut.

Selain Khadry, dalam kasus Jamkesmas tersebut, jaksa juga menetapkan satu orang tersangka lainnya yakni Yetti Zailina selaku koordinator dan pengelola kegiatan. “Perbuatan tersangka dalam peyelewengan penyaluran dana Jamkesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tersebut, diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,2 miliar,” kata Risal Nurul Fitri.

Modus yang dijalankan dalam menyelewengkan dana kesehatan bagi warga miskin itu, sebut Risal, antara lain adalah dengan cara menggelembungkan (mark up) data peserta Jamkesmas. Di samping itu adanya pemotongan penyaluran dana sebesar 15 persen per puskesmas ditambah dengan penggunaan dana tidak pada tempatnya. “Penggunaan dana tidak pada tempatnya itu juga termasuk penyelewengan,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. “Sejauh ini kedua tersangka masih terus kita periksa dan belum kita tahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Abdya H Khadry A SH MM, yang coba dikonfirmasi Serambi via telponnya mengaku bahwa dirinya sedang mengikuti rapat dan belum bisa memberi tanggapan menyangkut dengan persoalan tersebut. “Saya sedang rapat, jadi bagaimana?,” jawabnya singkat.

Proyek fiktif

Sedangkan penetapan Hanafiah, mantan Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Abdya, sebagai tersangka, lanjut Kajari Blangpidie itu, karena berdasarkan hasil penyelidikan pihaknya yang bersangkutan diduga terlibat kasus pelelangan paket proyek fiktif di lingkup instansi Abdya yang dipimpinnya waktu itu, yang mengakibatkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Paket proyek yang dilelang Mantan Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Abdya itu, kata Risal, yakni pembangunan drainase di kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di lokasi Hak Guna Usaha (HGU) milik dari PT Dua Perkasa Lestari di Kecamatan Babahrot, Abdya, dengan total anggaran Rp 326.521.000, yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) 2009. Proyek tersebut dilaksanakan ataupun dimenangkan oleh CV Karya Suandar, beralamat di Jalan Irigasi No.40 Blangpidie, Abdya.

Hanafiah dalam proyek tersebut bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Blangpidie karena melakukan pelelangan yang diketahui proyek KAT itu tidak dapat dilaksanakan karena berlokasi di atas tanah HGU yang sah dan bersertifikat. “Intinya, tersangka sengaja melelang paket proyek fiktif di lahan yang disengketakan,” kata Risal.

Hanafiah selaku KPA diketahui juga sudah mengalirkan dana ke rekening pelaksana proyek sebesar 30 persen, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena berada di lokasi tanah milik HGU PT Dua Perkasa Lestari, pihak rekanan juga tidak mengembalikan dana tersebut karena proyek itu dimenangkan oleh pihaknya meskipun KPA sudah meminta untuk mengembalikan dana tersebut.

Selain Hanafiah selaku KPA, pihak Kejari Blangpidie juga menetapkan tersangka lainnya dalam kasus tersebut yakni Drs Ihsan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kedua tersangka juga dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup.

Tak hanya itu, dalam pengembangan kasus pembanguna drainase di kawasan KAT tersebut, pihaknya juga sudah memeriksa Sekdakab Abdya Drs Jufrizal S Umar MSi, terkait suratnya kepada rekanan pemenang tender proyek dimaksud yang berisi tagihan untuk mengembalikan dana yang sudah dialirkan ke rekening rekanan oleh KPA karena proyek tersebut tidak jadi dikerjakan. “Jadi, nanti rekanan juga akan kita periksa sebagai saksi,” tandas Risal. Sementara itu, mantan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Abdya, Hanafiah dan Sekdakab Abdya Drs Jufrizal S Umar MSi, ketika beberapa kali dihubungi Serambi untuk dikonfirmasi seputar kasus tersebut, nomor telepon seluler keduanya tidak aktif. (tz)

Sumber: Serambinews, Selasa, 27 Juli 2010

Sumber Foto: jamkesmas.ning.com

Dibaca 2.706 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 462
Hari ini :1.507
Kemarin :9.731
Minggu kemarin:76.684
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.307.317
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi