infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Gorontalo > Kabupaten Gorontalo > Dugaan Korupsi Mall Limboto: Hakim Akan Musyawarah Terkait Putusan AHN

Kamis, 1 Juli 2010

Dugaan Korupsi Mall Limboto: Hakim Akan Musyawarah Terkait Putusan AHN

Pemeriksaan terhadap salah satu saksi pada sidang kasus pentadio resort yang juga melibatkan terdakwa AHN serta IH dan NB pada yang dilaksanakan pada beberapa minggu kemarin

Pemeriksaan terhadap salah satu saksi pada sidang kasus pentadio resort yang juga melibatkan terdakwa AHN serta IH dan NB pada yang dilaksanakan pada beberapa minggu kemarin

Limboto - Penjatuhan hukuman terdakwa AHN dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Mall Limboto terus berlarut-berlarut. Persidangan dengan agenda pembacaan putusan terhadap terdakwa AHN di Pengadilan Negeri (PN) Limboto, kemarin (29/6) kembali ditunda. Alasannya majelis hakim masih akan melakukan musyawarah untuk penjatuhan hukuman bagi terdakwa.

Penundaan penjatuhan hukuman ini sudah merupakan kali kedua. Menyusul selesainya persidangan terakhir dengan agenda Duplik oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 20 Mei, pembacaaan putusan terdakwa AHN dijadwalkan akan dilaksanakan pada 15 Juni 2010. Namun sampai hari tersebut, agenda pembacaan putusan ditunda dengan alasan berkas putusan belum rampung. Pembacaan putusan ditunda hingga tanggal 29 Juni 2010.

Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2010, pembacaaan agenda putusan terdakwa AHN kembali ditunda hingga Selasa 6 Juli 2010 mendatang. Majelis hakim yang diketuai Rudi Widodo,SH bersama anggota Joko, SH dan Dana Dono, SH menyatakan masih akan memusyawarahkan putusan terhadap terdakwa. Padahal sesaat sebelum persidangan dimulai terdakwa AHN didampingi tim penasehat hukum dan JPU Yusuf Sumolang, SH sudah berada di PN Limboto. Ketua Majelis Hakim Rudi Widodo, SH yang ditemui Gorontalo Post mengatakan, pihaknya belum mau tergesa-gesa untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa AHN karena masih akan melakukan musyawarah. “Majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk merembukkan putusan bagi terdakwa AHN secara bijaksana,” ujar Rudi Widodo.

Lebih lanjut Rudi Widodo menegaskan, tidak ada tendensi apapun dalam penundaan pembacaan putusan bagi terdakwa AHN. “Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ini tidak ada tendensi apa-apa. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan putusan yang sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya,” tegas Rudi Widodo.

Ditempat berbeda Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Gorontalo Yusuf Sumolang SH tak berkomentar banyak soal penundaan pembacaan putusan terdakwa AHN. Menurutnya, penundaan tersebut merupakan kewenangan majelis hakim. “Kita tidak bisa menolak hal itu, yang jelas kita tetap bertahan bahwa AHN telah bersalah dan melanggar pasal 11 junto pasal 414 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dituntut dengan hukuman penjara 1,6 tahun dengan dengan denda Rp 1,2 milyar atau subsider 3 bulan penjara,” tegas Yusuf Sumolang. (ded)

Sumber Berita: Gorontalopost, Rabu, 30 Juni 2010

Dibaca 1.091 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 1.304
Hari ini :6.096
Kemarin :14.433
Minggu kemarin:90.623
Bulan kemarin:359.009

Anda pengunjung ke 18.729.512
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi