infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Gorontalo > Kabupaten Gorontalo > Kasus BBR Tiga Terdakwa Vonis Bebas

Sabtu, 12 Juni 2010

Kasus BBR Tiga Terdakwa Vonis Bebas

Gorontalo - Tiga terdakwa perkara dugaan penyimpangan bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tahun 2007 masing-masing AKI alias Abdul, ATD alias Thalib dan RU alias Ridwan kini boleh bernapas lega. Ketiganya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo, Kamis (10/6).

Vonis bebas terhadap tiga terdakwa itu diputuskan oleh majelis hakim PN Gorontalo yang diketuai Ahmad Semma, SH bersama anggota Hapsoro R Widodo, SH dan Sarma Siregar,SH.,MH. Majelis haki m berpendapat an dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti dalam persidangan. Salah satu unsur dari dakwaan JPU tidak mampu dipenuhi. “Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat,” ujar Ahmad Sema membacakan putusan. Majelis hakim juga memutuskan barang bukti berupa uang Rp 360 juta milik terdakwa Ridwan dikembalikan.

Sebelumnya JPU Yusuf Sumolang, SH mendakwa ketiganya melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) kesatu jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga pada persidangan akhir Maret 2010 lalu, JPU menutut ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda.

Terdakwa Abdul dan Thalib, yang keduanya merupakan mantan pejabat Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Provinsi Gorontalo dituntut penjara 1 tahun 6 bulan. Sementara Ridwan selaku rekanan penyedia proyek dituntut penjara 2 tahun. Ketiganya juga dituntut membayar denda senilai Rp 50 juta atau subsider kurungan penjara 3 bulan. Dalam pembacaan putusan, majelis hakim mengemukakan, faktafakta selama persidangan terungkap setiap Kepala Keluarga (KK) penerima dana BBR di Desa Dulupi dan Tabongo, Kabupaten Boalemo menerima Rp 1 juta sebagai dana stimulan tunai.

Selain itu para KK tersebut juga menerima sti mul an bahan senilai Rp 9 juta. Dana itu di berikan dalam bentuk bahan bangunan seperti bahan atap, dinding, pintu, pintu, jendela, semen, paku dan bahan lain yang diperlukan merehabilitasi rumah korban bencana alam abrasi pantai. Sehingga setiap KK menerima bantuan senilai Rp 10 juta. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat, bantuan dana BBR sangat di perl ukan dan bersifat mendesak.

Sehingga metode penunjukan langsung oleh terdakwa Abdul dan Thalib sesuai Kepres Nomor 80 tahun 2003 Lampiran I Bab I angka 5 huruf a dengan penjelasan pasal 17 ayat 1 huruf a Perpres Nomor 8 tahun 2006 dan pasal 17 ayat 5 huruf a. Pada ketentuan tersebut ditegaskan, dalam keadaan tertentu khusus pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan penunjukan langsung karena bencana alam dengan cara negosi asi teknis dan biaya untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. “Melihat pertimbangan tersebut bahwa aktivitas ketiga tersangka Abdul, Thalib dan Ridwan tidak bertentangan dengan pasal 17 ayat 5 dan penjelasannya pasal 17 ayat 5 huruf a Perpres Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga pengadilan berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti kepada para terdakwa,” urai Ahmad Sema. “Sedangkan untuk dokumen yang ditandatangani oleh panitia pengadaan adalah pelengkap administrasi setelah negosiasi tersebut disepakati oleh pihak-pihak untuk kontrak kerja tersebut,” sambung Ahmad Sema. JPU Yusuf Sumolang, SH ketika ditemui mengatakan, pihaknya belum memastikan waktu untuk mengajukan kasasi. “Kami masih akan menunggu salinan putusan terlebih dahulu. Setelah itu kami akan menyusun kasasi. Yang jelasnya secepatnya kami akan rampungkan setelah salinan putusan disampaikan,” ujarnya.

Keluarga Sambut Haru

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang membebaskan tiga terdakwa perkara BBR l angsung disambut haru pihak keluarga. Sanak famili terdakwa terutama kaum perempuan langsung menangis. Satu persatu mereka memeluk terdakwa. Pembacaan putusan itu sendiri berl angsung kurang lebih 4 jam lamanya. Saat pembacaan putusan ketiga terdakwa didampingi penasehat hukum Ismail Pelu,SH dan Kasmun Gani SH.

Sebagai mana di ketahui kasus yang menyeret AKI ini bermula dari penyaluran bantuan stimulan Bahan Bantuan Rumah (BBR) bagi rumah yang terkena bencana alam di Kabupaten Boalemo. Terdiri di desa Dulupi dengan jumlah 100 KK dan di desa Tabongo sebanyak 50 KK. Total anggaran untuk bantuan tersebut senilai Rp 1,5 miliar yang berasal dari dana APBN tahun anggran 2007. Namun dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan adanya penyimpangan. Sehingga dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kerugian negara kurang lebih Rp 360 juta. (TR-10)

Sumber Berita: Gorontalopost, Jumat, 11 Juni 2010

Dibaca 924 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 258
Hari ini :436
Kemarin :11.567
Minggu kemarin:80.134
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.082.260
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi