infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sumatra Barat > Kota Padang > Dugaan Korupsi: Wali Kota Padang Fauzi Bahar Bisa Jadi Tersangka

Jumat, 12 Maret 2010

Dugaan Korupsi: Wali Kota Padang Fauzi Bahar Bisa Jadi Tersangka

Wali Kota Padang Fauzi Bahar

Wali Kota Padang Fauzi Bahar

Padang - Wali Kota Padang Fauzi Bahar bisa menjadi tersangka kasus perampasan hak atas tanah dan perusakan bangunan pagar milik warga di Jalan Kurao Pagang, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Hal itu terangkum dalam kesimpulan gelar perkara kasus tersebut yang dilakukan Satuan 1 Pidana Umum, Direktorat Reskrim, Polda Sumatera Barat.

Kasus itu disebutkan telah memenuhi unsur dalam Pasal 170 KUHP soal kekerasan terhadap orang dan barang serta 406 KUHP soal perusakan. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam gelar perkara itu ialah meneruskan penyidikan perkara dan diajukan kepada jaksa penuntut umum.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Ajun Komisaris Besar Kawedar, Kamis (11/3), menyebutkan bahwa polisi kemungkinan akan memanggil pula Wali Kota Padang Fauzi Bahar terkait kasus itu. Sebelumnya, Asisten I Pemerintah Kota Padang Syafril Basyir telah dipanggil polisi untuk diperiksa pada Senin lalu terkait kasus itu, tetapi yang bersangkutan mangkir.

“Pada pekan ini (Syafril) akan dipanggil lagi. (Wali Kota) bisa juga dipanggil, tergantung dari hasil perkembangan pemeriksaan,” sebut Kawedar.

Hingga saat ini sudah 26 saksi diperiksa Polda Sumbar dalam kasus itu. Selain bisa dijerat dengan sejumlah pasal dalam KUHP, Wali Kota Padang juga bisa dijerat dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Ngotot

Wali Kota Padang Fauzi Bahar sebelumnya menyatakan kengototannya bahwa pemerintah telah melakukan hal yang benar. Kata Fauzi, kasus itu bermula dari permintaan warga untuk pembuatan Jalan Kurao Pagang guna dipakai sebagai jalur evakuasi jika sewaktu-waktu bencana tsunami datang melanda.

“Jika memang (warga) tetap meminta haknya, silakan saja. Biarkan saja jalan itu tidak akan dibangun,” kata Fauzi. Ia bersikeras dirinya tidak bisa dituntut secara pidana karena kebijakan diambil secara kolektif atas nama pemerintah daerah sehingga Fauzi merasa ia hanya bisa diadili di PTUN. (INK)

Sumber : Kompas, Jumat, 12 Maret 2010
Sumber Foto: padang-today.com

Dibaca 4.067 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 575
Hari ini :3.652
Kemarin :7.341
Minggu kemarin:68.197
Bulan kemarin:260.090

Anda pengunjung ke 17.408.258
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi