infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Pusat > Kasus Korupsi Di Deplu: Blanko Kosong Diplomat Pejambon

Senin, 1 Maret 2010

Kasus Korupsi di Deplu: Blanko Kosong Diplomat Pejambon

Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

ACARA pelantikan di gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri itu dikemas untuk kalangan terbatas. Dihadiri para petinggi Kementerian, Senin pagi pekan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo melantik Jonny Sinaga sebagai Kepala Biro Keuangan. Mantan Direktur Sekolah Staf Kementerian Luar Negeri itu menggantikan pejabat lama, Ade Wismar Wijaya, yang dicopot sepekan sebelumnya. “Karena Ade terlibat kasus tiket diplomat,” kata seorang pejabat di kementerian ini kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Sebenarnya tak hanya Ade Wismar yang “ditarik” dari jabatannya berkaitan dengan perkara tiket. Kementerian juga mencopot sejumlah pejabat biro keuangan lainnya. Mereka adalah Kepala Bagian Pelaksana Anggaran merangkap Bendahara Keuangan, Syarif Syam Arman, serta Kepala Subbagian Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas Ade Sudirman. Keduanya juga dikenai sanksi disiplin berat. Tak boleh menangani tugas apa pun alias di-nonjob-kan.

Langkah pencopotan dilakukan berkaitan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, awal Februari lalu. Dari dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, ada penggelembungan atau markup pembayaran tagihan (refund) tiket mutasi para diplomat periode 2008 sampai 2009. Dari 1.185 laporan keuangan refund tiket pada kurun waktu itu, lebih dari separuhnya terindikasi markup. Akibat penggelembungan tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 21 miliar.

Dari kebocoran itu, menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, lebih dari separuhnya, Rp 11,4 miliar, sudah dikembalikan ke kas negara. Duit tersebut dikumpulkan dari “kantong” mereka yang dinilai terkait dengan skandal itu. Selain orang dalam, tujuh agen perjalanan yang menjadi rekanan dianggap terlibat. Ketujuh agen itu: PAN Travel, Kintamani Tour, Indowanua Inti Sentosa, Bimatama Tours, Shilla Tours, Laser Pratyaksa Tours and Travel, dan Anugrah Dayu Wisata.

Berbekal temuan itu, kata Marty, pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung yang juga tengah menyelidiki kasus ini. Pengembalian dana, kata Marty, tetap tak menutup tindak pidananya.

Pada 4 Februari lalu, Inspektorat Jenderal menyampaikan laporan internal itu ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Gedung Bundar. Kejaksaan sendiri menyelidiki kasus ini sejak medio Desember 2009 setelah mendapat laporan dari masyarakat dua bulan sebelumnya.

Kepada Tempo, Direktur Penyidikan Jampidsus Arminsyah mengatakan temuan Kementerian Luar Negeri itu memperkuat hasil pemeriksaan saksi dan analisis dokumen yang telah dilakukan tujuh penyidik kejaksaan. Senin pekan lalu, kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. “Markup-nya terjadi dua kali, sekitar 20 sampai 25 persen,” kata Arminsyah.

Penggelembungan itu, kata Armin-demikian jaksa ini biasa dipanggil-terjadi saat agen mengajukan tagihan ke biro keuangan atas penggantian biaya tiket diplomat. Dalam hal ini, diplomat biasa terlebih dulu menalangi biaya tiket itu. Dalam blangko penagihan (invoice), agen me-mark up biaya yang harus diganti. Misalnya, duit yang dibayarkan ke diplomat Rp 150 juta, tapi tagihan yang diajukan agen Rp 200 juta. “Ini kongkalikong agen dan oknum di biro keuangan,” kata Armin.

Menurut Armin, markup juga dilakukan saat biro keuangan mengajukan laporan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Modusnya dengan mengisi blangko invoice kosong yang diberikan agen. Misalnya, tagihan agen-yang juga telah di-mark up-Rp 200 juta. Nah, yang dilaporkan ke negara Rp 250 juta. Laporan itu juga tak melampirkan bukti tiket dan boarding pass-sesuatu yang semestinya ada.

Para agen rupanya emoh dijadikan “kambing hitam” dalam perkara ini. Kepada penyidik, Account Manager PAN Travel Tjasih Herlita Sari mengatakan pihaknya menaikkan nilai tagihan karena beberapa alasan. Salah satunya lantaran adanya “jatah setoran” untuk pejabat biro keuangan melalui Ade Sudirman. Tjasih mengakui biaya tambahan itu berkisar 17,5-25 persen. Sepuluh persen di antaranya, demikian pengakuannya kepada penyidik, untuk perusahaan dan 6,5 persen disetor ke Ade Sudirman.

Pemberian blangko kosong, kata Tjasih, juga diminta Ade Sudirman. Dalih Ade, untuk revisi akibat fluktuasi kurs karena tiket dibeli dengan mata uang asing. Jika itu tak dipenuhi, menurut Tjasih, pihaknya akan dipersulit saat mencairkan tagihan. “Pemberian blangko kosong itu juga sepengetahuan pimpinan,” kata Tjasih seperti diakuinya dalam pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kejaksaan terhadap tiga agen lain, Kintamani, Indowanua, dan Anugrah, praktek setoran dan blangko kosong juga ditemukan.

Manajemen PAN Travel tak bersedia dimintai konfirmasi perihal tersangkutnya mereka dalam urusan “kerek-mengerek” harga tiket ini. Saat Tempo mendatangi kantor PAN di Jalan Sahardjo 96-A, Jakarta Selatan, seorang anggota staf direksi perusahaan agen perjalanan itu mengatakan pihaknya menyerahkan kasus tersebut ke kejaksaan. Ketika Tempo mendatangi kantor Tjasih di Pejambon, kompleks Kementerian Luar Negeri, seorang anggota staf mengatakan Tjasih sedang keluar. Pihak Shilla Tours, yang juga memiliki cabang di Pejambon, tak mau berkomentar.

Para pejabat Kementerian Luar Negeri yang terlibat dalam perkara ini tiba-tiba juga seperti lenyap dari kantor mereka di Pejambon. Ade Sudirman, misalnya, kini jarang terlihat di kantor. “Sejak dicopot, dia jarang masuk,” ujar seorang pegawai di lantai lima, tempat ruang kerja Ade berada. Disambangi di kediamannya yang megah di Perumahan Deplu Blok T Nomor 1, Jurangmangu, Tangerang, Ade juga tak bisa ditemui. Menurut pembantunya, Solichin, majikannya sedang ke luar kota.

Di kejaksaan, saat diperiksa, Ade membantah tudingan ia melakukan korupsi biaya tiket. Pembayaran tagihan tiket itu, kata dia, sudah sesuai dengan prosedur. Hal senada diungkapkan atasannya, Syarif Syam, saat diperiksa kejaksaan. Syarif mengaku tak ada markup dalam biaya tiket itu.

Keterangan lugas sebenarnya pernah dibeberkan Ade tatkala diperiksa Inspektorat Jenderal, Januari lalu. Menurut sumber Tempo, Ade mengaku duit markup itu tak dinikmati sendiri. Ia bahkan memegang “kartu truf” berupa buku catatan aliran duit haram itu. Dia, misalnya, mengaku pernah menyerahkan duit Rp 1 miliar kepada Menteri Luar Negeri saat itu, Nur Hassan Wirajuda, pada Agustus 2009. Duit untuk pembelian rumah itu disetorkan lewat Ade Wismar.

Tak hanya kepada Wirajuda, Ade juga mengaku menyerahkan uang Rp 2,35 miliar kepada Sekretaris Jenderal Imron Cotan. Lagi-lagi melalui Ade Wismar. Pengakuan Ade itu lalu dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai. Menurut sumber Tempo di kejaksaan, Ade terpaksa “bernyanyi” lantaran ia merasa bakal dikorbankan dalam kasus ini.

Ade Wismar sendiri tak mau menanggapi tudingan mantan anak buahnya itu. “Tanya saja ke juru bicara Kementerian Luar Negeri,” katanya. Setali tiga uang, Imron Cotan juga mengunci rapat-rapat mulutnya. Ditemui Tempo di sela-sela rapat dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, dua pekan lalu, tak satu pun pertanyaan Tempo dijawabnya. Hassan Wirajuda melakukan tindakan serupa. “It's not my business,” katanya singkat.

Kendati nama-nama yang terlibat sudah di kantong, kejaksaan belum menetapkan tersangka. Menurut Armin, pihaknya masih membutuhkan bukti pendukung lain. “Yang penting terang dulu pidananya, tersangkanya tinggal comot,” katanya. Pekan ini kejaksaan akan memanggil semua pihak terkait.

Menurut sumber Tempo di kejaksaan, penyidik sebenarnya sudah mengantongi nama-nama yang bakal jadi tersangka. Tak hanya orang dalam, dari pihak agen pun akan dicokok. Soal ini dibenarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy. Hanya, menurut sumber itu, dalam waktu dekat, bidikannya mengarah lebih dulu kepada “duo Ade”: Ade Sudirman dan Ade Wismar. Mereka dianggap paling bertanggung jawab atas skandal itu. “Tinggal memilah alat buktinya saja,” kata sumber tersebut.

Kejaksaan, kata Armin, juga akan menelisik refund tiket berangkat para diplomat. Saat ini kejaksaan masih berfokus pada tiket penarikan pejabat. Ini pun dibatasi sampai 2006. Pertimbangannya, menurut Armin, adanya ketentuan kedaluwarsa dokumen. Dari temuan kejaksaan, diduga dalam realisasi anggaran perjalanan dinas kementerian itu terdapat kebocoran negara 10 persen.

Keterlibatan para diplomat, kata Armin, pun tengah ditelisik. Kepada Tempo, seorang diplomat yang pernah bertugas di Kamboja mengaku setiap mencairkan penggantian tiket ke agen, ia selalu mendapat potongan. Bentuknya bisa langsung berupa uang atau potongan itu dikumpulkan untuk biaya pelesir ke kota-kota wisata dunia. “Sebutannya diskon,” kata diplomat itu.

Kendati sudah di tangan kejaksaan, Indonesia Corruption Watch rupanya tak yakin perkara ini bakal tuntas di lembaga itu. Dua pekan lalu lembaga antikorupsi tersebut melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan meminta komisi superbodi itu mengambil alih kasus tiket ini. “Gratifikasi itu wilayah KPK,” kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto. Menurut Agus, dengan alasan tertentu, kejaksaan bisa dengan mudah menghentikan perkara ini.

Kekhawatiran ICW ditepis kejaksaan. Menurut Armin, kasus tiket ini pasti akan maju terus. “Pidananya terang-benderang,” katanya yakin. (Anton Aprianto, Anton Septian, M. Nur Rochmi, Joniansyah/Tangerang)

Sumber  : Majalah Tempo, Senin, 1 Maret 2010
Sumber Foto:
deplu.go.id

Dibaca 2.155 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 413
Hari ini :5.970
Kemarin :7.800
Minggu kemarin:68.197
Bulan kemarin:260.090

Anda pengunjung ke 17.427.870
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi