infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Timur > Kabupaten Madiun > Perkara Korupsi Jadi Modus Pemerasan Terhadap Kepala Daerah

Jumat, 22 Januari 2010

Perkara Korupsi Jadi Modus Pemerasan terhadap Kepala Daerah

Apkasi telah menyelenggarakan kegiatan pameran Kabupaten Expo yang digelar di Jakarta Convention Center, 18 — 21 Juni 2009. Pameran Produk Unggulan dan Potensi Kabupaten Seluruh Indonesia ini dibuka oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Apkasi telah menyelenggarakan kegiatan pameran Kabupaten Expo yang digelar di Jakarta Convention Center, 18 — 21 Juni 2009. Pameran Produk Unggulan dan Potensi Kabupaten Seluruh Indonesia ini dibuka oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Menurut KPK, penegakan hukum bagi koruptor tak bisa diintervensi.

Madiun—Maraknya kasus korupsi yang menimpa sejumlah pejabat publik telah menjadi modus populer untuk melakukan aksi pemerasan terhadap kepala daerah. “Beberapa bupati melaporkan ke kami (telah diperas),” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nasrudin di Madiun, Jawa Timur, kemarin.

Dia mengatakan, pemerasan ini biasanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lain yang getol menyoroti perkara korupsi di daerah. Mereka melaporkan perkara dugaan korupsi ke aparat hukum untuk memeras pejabat.

Menurut dia, pelaporan korupsi yang diduga dilakukan kepala daerah ke polisi juga salah. Pemeriksaan terhadap kepala daerah semestinya dilakukan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau Inspektorat. Setelah dinyatakan ada penyimpangan, barulah dapat dilaporkan ke polisi.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten, kata dia, akan membuka diri untuk melakukan pendampingan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan penyimpangan. Pembelaan ini dilakukan sepanjang ada penilaian bahwa penyimpangan itu diduga berasal dari kesalahpahaman perhitungan.

Ketua Asosiasi, Sujono, mengatakan masalah lain yang menimpa bupati adalah proses pemeriksaan yang masih tumpang tindih dalam perkara korupsi, serta kriminalisasi atas kebijakan yang dihasilkan. “Ini jadi pembahasan utama di rapat kerja nasional,” kata Bupati Pacitan ini.

Sebenarnya, kata dia, telah terjadi kesepahaman antarlembaga penegakan lembaga penegakan hukum ihwal pemeriksaan kasus yang menimpa pejabat publik. Namun kesepahaman itu hanya berlaku di tingkat nasional, tidak sampai ke daerah.

Rapat Kerja Nasional Apkasi di Madiun kemarin menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah pusat. Di antaranya adalah perlunya aturan tentang perlindungan hukum bagi pejabat publik dan teknis pemeriksaannya oleh aparat hukum agar tidak mengganggu aktivitas mereka menjalankan tugas.

Dalam pidato pada acara ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat mengingatkan semua aparat penegak hukum agar tak asal menangkap kepala daerah yang tersandung masalah hukum. Yudhoyono meminta, apabila seorang kepala daerah dinyatakan bersalah, lembaga hukum harus mencermati bahwa syarat penahanannya cukup kuat.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pernyataan itu tak ditujukan kepada mereka. “Saya belum ada informasi bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepada KPK, kecuali kalau Presiden menyatakan bahwa itu adalah KPK,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut Johan, penegakan hukum bagi koruptor tak bisa diintervensi, termasuk proses penahanan tersangka. “Penahanan tersangka bisa dilakukan,” kata dia.

Johan menegaskan, penahanan tersangka yang terindikasi sebagai koruptor bisa dilakukan terhadap siapa pun, termasuk kepala daerah. Undang-undang memungkinkan dan membolehkan KPK menahan seseorang dalam proses penyidikan sesuai dengan alat bukti yang cukup. (Anang Zakaria | Cheta Nilawaty)

Sumber : Koran Tempo, Kamis, 21 Januari 2010
Sumber Foto: apkasi.or.id

Dibaca 910 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 602
Hari ini :3.497
Kemarin :7.899
Minggu kemarin:66.924
Bulan kemarin:311.399

Anda pengunjung ke 17.993.161
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi