Warning: Creating default object from empty value in /home/korupsi/public_html/_config/class.application.php on line 109

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/korupsi/public_html/inc/class.customSite.php on line 706

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/korupsi/public_html/inc/class.customSite.php on line 759
Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Pasuruan Senilai Rp 18,9 M Dilaporkan ke KPK
infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Timur > Kabupaten Pasuruan > Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Pasuruan Senilai Rp 18,9 M Dilaporkan Ke KPK

Jumat, 15 Januari 2010

Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Pasuruan Senilai Rp 18,9 M Dilaporkan ke KPK

Pasuruan—Pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, senilai Rp 18,9 miliar, yang dituding menyalahi prosedur, akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Sebanyak lima LSM, yakni Pusaka, AMPPAS, Lira, LKSP2, dan FPM yang bakal melaporkan pengadaan yang dianggap penuh rekayasa tersebut. “Dilaporkan karena menyalahi prosedur dan tidak fair serta nampak dikondisikan pemenangnya. Semestinya jawaban atas sanggahan banding oleh bupati disampaikan dulu ke rekanan. Namun, panitia dan pejabat pembuat komitmen justru menyetujui pengiriman barang oleh pemenang,” tandas Lujeng Sudarto, Ketua LSM Pusaka, Rabu (13/1).

Seperti diketahui, pengadaan alkes RSUD Bangil senilai Rp 18,9 miliar dari dana bagi hasil cukai rokok yang dimenangkan PT Dian Graha Elektrika (DGE) dan dimasalahkan sejumlah rekanan dengan memberikan sanggahan serta sanggahan banding. Bahkan DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya merekomendasikan kepada Bupati Pasuruan untuk menender ulang hingga oleh bupati dinyatakan pengadaan tersebut dievaluasi ulang.

Namun, sebelum para rekanan mendapat jawaban atas sanggahan bandingnya, PT DGE ternyata sejak 21 Desember lalu malah mendatangkan semua barangnya. “Terkait panitia yang mengaku sudah berkonsultasi dengan BPK serta lembaga lain sebelum barang didatangkan, hasilnya tidak dapat jadi alasan yuridis. Aspek yuridis tetap mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003. Dari Keppres itu, nampak kalau panitia menyalahi,” ujar Ayi Suhaya, Bupati Lira.

Menurut para aktivis, prinsip efisiensi dalam pelelangan dilanggar. Ternyata penawaran PT DGE sebesar 18,7 miliar justru lebih mahal ketimbang rekanan lainnya seperti CV Andalanku yang menawar Rp 16,9 M, CV Dinamika Persada Rp 16,89 M, PT Wira Bhakti Husada Rp 16,5 M dan rekanan lainnya.

Dalam proses administrasinya, PT DGE juga cacat karena penawaran dimasukkan terpisah dengan jaminannya. “Indikasi kongkalikong menguat jika dilihat dari penawaran yang disampaikan. Ditambah lagi, panitia juga melanggar prinsip tidak diskriminatif dengan mengarahkan spesifikasi barang ke merek tertentu seperti peralatan CT Scan dan meja operasi,” imbuh Ayi Suhaya.

Terkait laporan LSM ke KPK, para aktivis juga berharap rekanan tidak berdiam diri saja. “Kami berharap rekanan yang lain berani mengambil langkah hukum, dengan membawa kasus ini ke masalah perdata. Sebab, hak jawab atas sanggahan banding yang semestinya diterima rekanan, ternyata juga belum dijawab,” kata Suryono Pane AMPPAS.

Salah seorang rekanan Adi Sucipto, Direktur PT Safir Mustika Abadi Surabaya kepada Surya menyampaikan kalau pihaknya tidak akan tinggal diam. “Kami menganggap prosesnya akan diulang 2010, karena sanggahan banding belum diterima, barang didatangkan,” ujar Adi Sucipto.

Sementara dr Agung Basuki, Wakil Direktur RSUD Bangil yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alkes tidak dapat dikonfirmasi. Namun, beberapa waktu lalu kepada Surya telah membantah kalau pengadaan alkes dianggap menyalahi prosedur. “Semuanya sudah on the track, berada pada jalur yang sebenarnya,” tangkis dr Agung Basuki.nkur

Sumber: surya.co.id, Jum’at, 15 Januari 2010
Sumber Foto: setyomargianto.blogspot.com

Dibaca 1.317 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 732
Hari ini :2.962
Kemarin :12.435
Minggu kemarin:100.933
Bulan kemarin:408.007

Anda pengunjung ke
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :
Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi