infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Tengah > Kota Surakarta > Kasus Fee Bank Jateng: Walikota Solo Joko Widodo Mengaku Tidak Pernah Terima

Senin, 11 Januari 2010

Kasus Fee Bank Jateng: Walikota Solo Joko Widodo Mengaku Tidak Pernah Terima

Walikota Solo Joko Widodo. Foto Kompas/Heru Sri Kumoro

Walikota Solo Joko Widodo. Foto Kompas/Heru Sri Kumoro

Solo—Ribut-ribut soal fee dari Bank Pembangunan Daerah yang disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) sebagai tindakan gratifikasi terhadap pejabat daerah, ditanggapi dingin oleh Walikota Solo, Joko Widodo, yang merasa tidak pernah menerima. “Aku ora tau nyandhak (Saya tidak pernah menerima),” kata Joko dengan bahasa jawa saat ditanya wartawan, Minggu ( 10/1).

Namun, lanjut dia, karena Pemkot Solo memiliki saham dan menyimpan dana di tubuh BUMD perbankan ini, maka memiliki hak berupa penerimaan jasa giro dan deviden tiap tahun. Terkait hak ini, pria yang akrab disapa Jokowi mengaku tidak tahu persis jumlahnya.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ( DPKAD ) Solo, Anung Indrosusanto mengatakan, hak jasa giro dan deviden yang diterima Pemkot Solo atas pengelolaan Bank Pembangunan Daerah yang kini bernama Bank Jateng itu sangat fluktuatif. “Tidak selalu sama, seperti tahun 2008 silam, jasa giro yang diterima sebagai kompensasi menyimpan dana di bank tersebut, yang diterima Pemkot mencapai Rp 4,5 miliar. Sedang deviden mencapai Rp2 miliar,” tegas Anung yang kini menjabat sebagai Kepala Bappeda Solo.

Gubernur Jateng Bibit Waluyo sendiri jauh hari menyatakan, kalau terkait penerimaan fee dari BPD itu dianggap sebagai menyalahi peraturan perundangan, dan akan ada tindak lanjut penanganannya, ia tidak mempersoalkan. “Silakan saja KPK memeriksa,” tukasnya di Semarang.

Yang jelas, hasil penelusuran KPK ini menyebutkan ada enam BPD yang memberikan fee kepada pejabat daerah yakni BPD Jateng 51,064 miliar, BPD Jatim Rp 71,483 miliar, dan sejumlah BPD lain di luar Jawa.

Bank Jateng sendiri mengakui, sejak 2006 fasilitas fee yang dilarang Bank Indonesia itu sudah dihentikan. “Pemberian fasilitas berupa fee untuk pejabat ini terpantau sejak 2002. Tetapi karena pada 2005 dilarang BI, maka pada 2006 sudah dihentikan,” terang Dirut Bank Jateng, Haryono di Semarang. (WJ/OL-02)

Sumber: Media Indonesia, Senin, 10 Januari 2010

Dibaca 2.652 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 805
Hari ini :6.215
Kemarin :8.131
Minggu kemarin:59.392
Bulan kemarin:260.090

Anda pengunjung ke 17.471.182
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi