infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Tengah > Kabupaten Banyumas > Kasus Nenek Minah: Buntut Rebutan Penggarapan Lahan

Sabtu, 12 Desember 2009

Kasus Nenek Minah: Buntut Rebutan Penggarapan Lahan

Minah (55), petani dari Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Kamis (19/11), menunggu sidang pembelaan dan putusan atas dakwaan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Foto Kompas/Madina Nusrat

Minah (55), petani dari Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Kamis (19/11), menunggu sidang pembelaan dan putusan atas dakwaan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Foto Kompas/Madina Nusrat

KASUS pidana yang menimpa Minah (55), bagi warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merupakan letupan api yang selama ini tersembunyi di dalam sekam. Lebih dari 10 tahun warga desa itu berjuang untuk memperoleh bagian yang sah dari lahan kebun yang dikelola PT Rumpun Sari Antan 4 sebagai perkebunan kakao.

Minah dijerat hukum pidana karena didakwa mencuri buah kakao dari kebun PT Rumpun Sari Antan (RSA) 4. Dia terbukti memetik tiga kakao dari kebun itu. Majelis hakim memvonisnya hukuman percobaan satu bulan 15 hari.

Desakan petani setempat untuk menguasai lahan kebun berpangkal pada masalah historis penguasaan lahan warga setempat yang dirampas oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1870-an. Dalam perjalanan waktu, lahan itu sempat diakuisisi oleh TNI pascapecahnya Gerakan 30 September 1965 karena lahan itu dikuasai oleh seorang pedagang keturunan Tionghoa.

Memasuki awal tahun 1990-an, pemerintah dapat mengambil alih lahan tersebut dari TNI dan menjadi tanah milik negara. Pada masa itu, PT RSA 4, yang merupakan anak perusahaan PT Astra, mengelola lahan tersebut sebagai lahan hak guna usaha untuk perkebunan dari tahun 1993 sampai 2018.

Sejak diakuisisi TNI hingga dikelola PT RSA 4, lahan kebun tertutup dari jangkauan petani. Lahan seluas 217,87 hektar itu hanya dikelola untuk kepentingan perkebunan meski selama dikelola PT RSA 4, lahan yang dimanfaatkan hanya separuhnya, seluas 111,46 hektar, untuk kebun kakao dan sebagian kecil untuk karet.

Sisanya, lahan seluas 106,41 hektar, dibiarkan menganggur. Menurut para petani, lahan seluas itu hanya menjadi padang ilalang dengan kemiringan cukup terjal sehingga berpotensi longsor.

Menurut Sukarjo (71), petani setempat yang pernah menjadi mandor di kebun itu selama tahun 1966-1971, para mandor malah dipersenjatai selama kebun itu dikuasai oleh TNI. ”Sulit bagi warga untuk bisa menggunakan lahan kebun ini,” katanya.

Petani mulai memiliki keberanian berjuang merebut lahan kebun sebagai hak miliknya, diawali pada krisis moneter tahun 1998. Ketika itu pemerintah memberikan kesempatan bagi petani untuk menggarap setiap lahan kosong sebagai lahan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kesempatan itu dimanfaatkan petani untuk menggarap areal kebun seluas 106,41 hektar yang tak digarap PT RSA 4. Setidaknya ada 300 petani yang ikut menggarap lahan itu dengan luasan cukup variatif antara 100 meter persegi dan 300 meter persegi per orang.

Minah, misalnya, menggarap lahan seluas 250 meter persegi dengan ditanami singkong dan tanaman palawija, seperti kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Baru belakangan lahan kebun itu dia tanami 200 bibit pohon kakao.

Penghasilan Minah per bulan dengan menggarap lahan seluas itu tak kurang dari Rp 250.000. Petani yang menggarap lahan dengan luasan lebih sempit hanya akan memperoleh pendapatan lebih kecil lagi.

Menurut Ketua Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (Stan Ampera) Desa Darmakradenan, Mohamad Amin, 300 petani yang menggarap lahan itu adalah tulang punggung keluarga di Desa Darmakradenan. Hampir semua petani di Darmakradenan hanya mengandalkan lahan garapan pada PT RSA untuk memenuhi kebutuhan hidup. ”Sejak Belanda merampas tanah kami, tak satu pun dari kami memiliki lahan. Sejak itu, kami hanya menjadi petani penggarap,” katanya.

Selama perkebunan ditutup aksesnya dari petani, kata Amin, petani setempat hanya dapat menggarap lahan di sekitarnya yang menganggur. Tak sedikit pula para pemudanya yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, seperti yang sedang dijalani salah seorang anak Minah. ”Kalau anake ora kerja jadi TKI di Malaysia, inyong ya enggak punya rumah seperti sekarang,” demikian dituturkan Minah.

Diawali pada tahun 1999, para petani mulai merintis merebut kembali lahan perkebunan yang mereka klaim sebagai lahan milik nenek moyangnya. Hampir 10 tahun usaha itu diperjuangkan hingga menempuh jalur hukum perdata, tetapi tidak juga membuahkan hasil.

Menurut petani setempat lainnya, Darsum (58), kegagalan itu diakibatkan para petani tak memiliki dokumen yang sah atas lahan perkebunan tersebut. ”Namung cerita nenek moyang, jadi tidak mempan,” ungkapnya.

Petani setempat belakangan tak hanya menggarap lahan kebun yang kosong, tetapi juga menggarap lahan di tengah areal kebun kakao PT RSA 4 yang belum sempat digarap. Luasannya mencapai 30 hektar dan di atas areal itu Minah ikut menggarapnya seluas 100 meter persegi untuk ditanami kedelai.

Setidaknya ada 92 petani, termasuk Minah, yang menggarap lahan itu. Baru delapan bulan belakangan para petani itu mulai merasa terintimidasi dengan penjagaan ketat para mandor. Beberapa petani sempat digeledah karena dituduh mencuri kakao seusai menggarap lahan di tengah areal kebun kakao itu.

Disinyalir areal kebun itu akan disterilkan dari kegiatan petani penggarap. Sampai akhirnya Minah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Ajibarang karena dituduh mencuri tiga kakao dan berakhir di meja hijau.

Tindakan petani menggarap lahan kosong itu menyusul keinginan mereka meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan mereka itu pun tak mengurangi kesadarannya untuk menjaga lingkungan sekitar. Lahan seluas 106,41 hektar yang dulu dibiarkan menganggur dan dipenuhi ilalang kini telah ditanami tanaman keras oleh para petani untuk mencegah terjadinya erosi.

Di lahan seluas 200 meter persegi yang digarap Sukarjo, misalnya, sudah ditanami pohon jati, mahoni, cengkeh, dan akasia, sebanyak 20 pohon dengan usia lebih dari lima tahun. Dari kejauhan areal kebun itu pun tampak rimbun dengan pepohonan keras. ”Saya menanami pohon keras itu sebagai tanaman sela di antara areal pertanian kedelai dan kacang hijau,” kata Sukarjo.

Pihak manajemen PT RSA 4 yang dipimpin oleh Sumarno berkeyakinan teguh bahwa masalah penggarapan lahan di tengah areal kakao sudah dibahas dengan petani pada awal 2009. Salah satu kesepakatan antara petani dan PT RSA 4 adalah areal kebun kakao bersih dari aktivitas petani penggarap. ”Kesepakatan ini pun sudah kami jalani secara persuasif. Buktinya 30 hektar lahan kami masih digarap dan kami tidak mengusir para petani begitu saja,” kata Sumarno.

Kalaupun pihaknya melaporkan Minah ke kepolisian, menurut Sumarno, itu karena sudah sering kali terjadi pencurian kakao di areal perkebunan. Selama ini pencurian itu belum terungkap. ”Kebetulan yang tertangkap itu Ibu Minah sehingga dia yang kami laporkan ke polisi,” katanya.

Atas dasar kesepakatan itu, Sumarno mendesak agar petani juga dapat memahami kebutuhan perkebunan. Terlebih hampir separuh lahan PT RSA 4 telah digarap petani. Setiap tahun pun, pihaknya membayarkan pajak lahan kebun sebesar Rp 93 juta.

Dalam permasalahan ini, sudah waktunya bagi pemerintah ikut turun tangan mencari solusi yang adil. Pemerintah jangan hanya menguasai lahan sebagai milik negara untuk kepentingan perolehan pajak.

Melihat kenyataan yang ada di Desa Darmakradenan, ada 300 tulang punggung keluarga di desa itu yang tak memiliki lahan dan menumpukan hidupnya dengan menggarap lahan kebun PT RSA 4. Kiranya pajak Rp 93 juta per tahun tak sebanding dengan kebutuhan hidup 300 keluarga itu.

Kini, para petani berharap setelah masa kontrak hak guna usaha PT RSA 4 atas areal kebun habis pada 2018, pemerintah tidak memperpanjang masa kontraknya dengan PT RSA 4. Mereka menuntut agar petani setempat ikut dilibatkan dalam penggarapan lahan kebun seluas 217,87 hektar itu. (Madina Nusrat)

Sumber : Kompas, Sabtu, 12 Desember 2009

Dibaca 1.940 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 588
Hari ini :4.473
Kemarin :8.890
Minggu kemarin:74.255
Bulan kemarin:311.399

Anda pengunjung ke 17.978.251
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi