infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Timur > Kabupaten Magetan > 60 Guru Magetan Diperiksa Polisi Terkait Penyimpangan Dana DAK 2008

Jumat, 16 Oktober 2009

60 Guru Magetan Diperiksa Polisi Terkait Penyimpangan Dana DAK 2008

Ilustrasi

Ilustrasi

Magetan—Meski pelahan proses pengungkapan kasus dugaan penyimpangan DAK 2008 di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, terus berjalan. Tak kurang dari 60 orang guru di Kabupaten Magetan “diperiksa” tim penyidik Polres Magetan.

“Saya secara langsung telah diberitahu penyidik dari Polres Magetan, dalam usaha pengungkapan kasus dugaan penyimpangan DAK di Dinas Pendidikan 2008 senilai total Rp 4,7 miliar lebih (sesuai yang dilaporkan salah satu LSM setempat), sebanyak 60 orang guru telah dimintai keterangan,” kata Direktur LSM Bangun Masyarakat Sejahtera Joko Purnomo, kemarin.

Menurut Joko, pihak Polres Magetan harus kerja ekstra keras untuk pengungkapan kasus yang melibatkan banyak pejabat di Pemkab Magetan ini. Karena ke-60 orang guru yang telah dimintai keterangan tersebut, baru awal. Dan hingga sekarang Polisi belum menemukan bukti dan saksi yang bisa dijadikan kartu truf untuk menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat kasus dugaan penyimpangan DAK 2008 itu.

Dibeberkan Joko kembali, dana hasil pemotongan yang total sesuai perhitungan salah satu LSM pelapor, total mencapai Rp 4.730.078.000. Dana tersebut hasil dari pemotongan DAK 2008 untuk 94 SD/ SDLB/ MI senilai Rp 21.017.000.000 dan biaya umum 10 persen dari dana tersebut, total senilai Rp 23.500.000.000. Konon diduga pemotongan DAK 2008 itu atas perintah Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) setempat.

Mestinya, sesuai petunjuk pelaksanaan DAK, fungsi Dindik hanya sebagai coordinator dalam penyaluran DAK itu. Tapi dalam pelaksanaannya di Magetan, Kadindik dan jajarannya melibatkan diri mengatur pelaksanaan proyek tersebut. 

“Kasus ini sebetulnya juga sudah diketahui Kejaksaan Negeri Magetan, dan laporan ini masuk ke Polres tanggal 23 Desember 2008 lalu, hampir setengah tahun prosesnya. Masyarakat sudah pesimis, tapi saya acungi jempol kalau Polres benar-benar memproses kasus dugaan penyimpangan dana pendidikan ini,” kata Joko yang mantan anggota DPRD Kabupaten Magetan ini.

Masyarakat di Kabupaten Magetan sempat pesimis dengan penanganan proses kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Dindik Kabupaten Magetan ini. Pesimisme masyarakat setempat wajar saja, karena sejumlah kasus dugaan korupsi yang lebih besar yang merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat hingga kini banyak yang mandeg.

Seperti diungkapkan Koordinator Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (Korwil LIRA) Madiun Abu Hasan, yang merasa tidak puas dan meragukan kinerja Kejaksaan Negeri di daerah dan Kejaksaan Tinggi Jatim. Bahkan, LIRA menilai Kejari dan Kejati hanya senang menerima laporan dan memanggil terlapor, setelah itu proses hukum kasusnya jalan ditempat.

“Kejari dan Kejati Jatim sukanya menerima laporan, kemudian memanggil pejabat yang terlibat. Setelah itu wassalam, dan kasus korupsinya mandeg tanpa ada tindaklanjutnya,” kata Abu Hasan kepada Surabaya Pagi, kemarin.

Lantaran itu, lanjut Abu, dia lebih senang langsung melapor ke Kejakgung maupu Mabes Polri dan KPK. Hal ini terpaksa dilakukan karena mengaku jengah dengan kinerja aparat hukum di daerah.”Seperti kasus tukar guling untuk tempat pendidikan SMAN Karas, Magetan yang saya laporkan, sampai sekarang tidak jalan. Padahal, kasus ini terjadi tahun 1997 lalu. Sudah berapa tahun dan sudah ganti berapa pejabat. Apa setiap ganti pejabat, perlu ganti laporan,” kata Abu, sambil menambahkan, kasus yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu, saat ini sudah dilaporkan ke Kejakgung dengan ditembusi ke Mabes Polri, KPK dan DPP Partai Demokrat. (Doni Prasetyo)

Sumber  : Kabarindonesia.com, Jumat, 16 Oktober 2009
Sumber Foto: untan.ac.id

Dibaca 4.632 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 509
Hari ini :3.025
Kemarin :10.007
Minggu kemarin:78.292
Bulan kemarin:353.178

Anda pengunjung ke 16.574.867
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi