infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sumatra Utara > Provinsi Sumatra Utara > Tunjangan Guru Swasta Di Sumatera Utara Disunat

Rabu, 2 September 2009

Tunjangan Guru Swasta di Sumatera Utara Disunat

Demo Guru Swasta

Demo Guru Swasta

Medan—Para guru swasta di Kota Medan resah. Tunjangan fungsional yang mereka terima disunat untuk beragam kepentingan. Padahal, pencairannya sering terlambat.

Hal itu dikemukakan Ketua Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia (PGSI) Medan Partomuan Silitonga, Selasa (1/9) di Medan. “Guru tidak berani mempertanyakan kepada pihak sekolah. Padahal, sekolah paling banyak memotong. Sebagian guru dipecat gara-gara mempersoalkan pemotongan,” katanya.

Pemotongan tunjangan guru swasta itu antara lain untuk administrasi bank Rp 14.000-Rp 50.000, Pajak Penghasilan 5 persen, dan potongan dari pihak sekolah Rp 50.000 sampai Rp 200.000 per orang untuk administrasi. “Guru yang mengalami pemotongan ada di sini,” kata Silitonga sambil menunjuk sejumlah guru yang mengadu ke sekretariat PGSI Medan.

Sejumlah guru mengaku menerima tunjangan fungsional Rp 200.000 per bulan. Seorang guru swasta di Kecamatan Medan Timur yang tidak bersedia disebutkan namanya dikenai potongan PPh Rp 60.000. Dia juga dikenai potongan administrasi bank Rp 50.000.

Pemerintah Kota Medan mengalokasikan tunjangan fungsional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Medan 2009 senilai Rp 16,2 miliar untuk 10.000 guru. Dana juga datang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah sama untuk 11.000 guru.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri mengatakan, dana tunjangan guru swasta itu dikucurkan langsung ke rekening penerima. Dia mengakui, proses pencairan memerlukan waktu lama sehingga terlambat diterima guru. Namun, mengenai pemotongan dari bank dan pajak merupakan ketentuan yang wajar.

Adapun pemotongan yang dilakukan pihak sekolah, katanya, semestinya tidak boleh terjadi. Hasan sering mendengar keluhan para guru mengenai pemotongan ini. Namun, mereka takut memberikan kesaksian lantaran pihak sekolah sangat berkuasa.

“Pengelola sekolah swasta bisa memberi sanksi kepada guru yang memberitahukan tentang pemotongan. Karena itu, kami memberikan tunjangan langsung ke rekening mereka. Kalaupun masih ada pemotongan oleh pihak sekolah, sudah keterlaluan,” katanya. (NDY)

Sumber : Kompas, Rabu, 02 September 2009
Sumber Foto: beritacerbon.com

 

Dibaca 1.044 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 279
Hari ini :3.635
Kemarin :8.994
Minggu kemarin:73.797
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.339.693
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi