infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sulawesi Utara > Provinsi Sulawesi Utara > Kehutanan: Aset DL Sitorus Beralih Ke PT Inhutani IV

Sabtu, 22 Agustus 2009

Kehutanan: Aset DL Sitorus Beralih ke PT Inhutani IV

DL Sitorus

DL Sitorus

MedanBekas aset milik DL Sitorus di lahan Register 40 Kabupaten Padang Lawas Utara pekan depan beralih ke PT Inhutani IV. Peralihan ini bagian dari proses eksekusi manajemen yang telah diputuskan Mahkamah Agung pada tahun 2006. “Eksekutor akan menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumut terlebih dahulu, baru pemprov memberikan kepada PT Inhutani. Ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan tahun 2009 tentang peralihan aset,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sumut James Budiman Siringoringo, Jumat (21/8) di Medan.

Dia mengatakan, penyerahan aset sebagai tanda peralihan manajemen akan berlangsung pada Rabu (26/8) di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut. Adapun seluruh hasil produksi dari perkebunan eks DL Sitorus akan dikelola negara.

Adapun PT Inhutani selaku pengelola sementara yang ditunjuk Menteri Kehutanan merupakan badan usaha milik negara. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan. Aset DL Sitorus yang diambilalih pemerintah antara lain Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, PT Torganda, Koperasi Parsub, dan PT Torus Ganda. Eksekusi lahan DL Sitorus di Register 40 ini berjalan molor karena pertimbangan keamanan.

Selain dikuasai empat perusahaan eks milik DL Sitorus, eksekusi akan berkembang pada 26 perusahaan lain di dalam kawasan Register 40. Berdasarkan data Dinas Kehutanan, perusahaan ini mulai mengelola lahan Register 40 antara 1996 dan 2001. Berkali-kali, Dinas Kehutanan Sumut mengingatkan perusahaan ini agar menghentikan operasinya.

Namun, seruan ini tidak digubris pengusaha pemilik perusahaan. Mereka berkilah operasionalnya sah karena mengantongi izin dari pemerintah setempat (sebelum pemekaran Pemkab Tapanuli Selatan). Bahkan, sebagian pengusaha siap menempuh jalur hukum jika proses eksekusi merembet ke 26 perusahaan di luar DL Sitorus.

Akhir Juli, Ketua I Gapki Sumut Rustam Honien meminta pemerintah meninjau ulang rencana eksekusi seluruh lahan Register 40. Penolakan serupa muncul dari perwakilan warga Simangambat, yang sempat mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Daerah asal Sumut di Medan. Mereka menolak eksekusi karena kawasan Register 40 telah menjadi sumber kehidupan warga.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut Djati Witjaksono Hadi meminta masyarakat tidak resah. Eksekusi ini hanya berlangsung di tingkat manajemen. Pengelola sementara, yaitu PT Inhutani, katanya, tidak akan memecat pegawai eks DL Sitorus.

Pegawai tetap digaji seperti semula, tetapi hasil perkebunan sepenuhnya dikelola pemerintah. Tanaman sawit di lokasi ini dibiarkan terus sampai tidak berbuah lagi. Baru setelah itu, pemerintah akan mengembalikan ke fungsinya semula sebagai hutan produksi terbatas. (NDY)

Sumber : Kompas, Sabtu, 22 Agustus 2009
Sumber Foto: tokohbatak.files.wordpress.com

Dibaca 3.715 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 976
Hari ini :7.320
Kemarin :11.017
Minggu kemarin:78.292
Bulan kemarin:353.178

Anda pengunjung ke 16.556.899
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi