infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sumatra Utara > Kabupaten Dairi > Kapoldasu Didesak Ungkap Kembali Dugaan Korupsi 10,3 M Di Distarukim Dairi

Rabu, 8 Oktober 2008

Kapoldasu Didesak Ungkap Kembali Dugaan Korupsi 10,3 M di Distarukim Dairi

Medan, Sumut — Anggota Komisi A DPRDSU Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan mendesak Kapoldasu yang baru membuka kembali kasus dugaan korupsi sebesar Rp 10,3 milar lebih di Dinas Tarukim Dairi. Kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola tahun anggaran 2002-2005 itu tidak pernah dituntaskan kendati telah dilaporkan Gapeksindo dan Gapensi Dairi ke Timtas Tipikor Poldasu pada 27 Juli 2006.

"Agar tidak menjadi fitnah bagi Dinas Tarukim Dairi dan para pengusaha tidak merasa dirugikan, sebaiknya kasus dugaan korupsi ini dibongkar kembali dan diusut sampai tuntas", katanya kepada wartawan di Medan, Rabu (8/10). Dia menilai, pengusutan dugaan korupsi tersebut sangat mendesak agar memiliki kepastian hukum. Apalagi praktek pemeliharaan rutin jalan dengan sistem swakelola, terindikasi dilakukan Distarukim Dairi sebagai upaya untuk mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok.

"Kenapa swakelola masih dipertahankan, sementara swakelola merupakan gaya lama. Saat ini seharusnya telah menganut transparansi, akuntabel, serta memberdayakan pengusaha kecil dan lemah untuk dapat ikut berperan dalam pembangunan," ujar Ikhyar.

Seperti dilaporkan Gapeksindo dan Gapensi Dairi dalam suratnya ke Timtas Tipikor Poldasu 27 Juli 2006 proyek pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola oleh Distarukim Dairi terdiri dari 7 paket proyek mulai tahun anggaran 2002 sampai 2005. Antara lain anggaran tahun 2002 berupa biaya operasi pemeliharaan sarana dan prasarana urusan umum pelayanan daerah senilai Rp 1,6 miliar, biaya operasi pemeliharaan sarana dan prasarana urusan umum anggaran 2003 senilai Rp 2,1 miliar, pengadaan alat-alat berat anggaran 2003 sebesar Rp 1,6 miliar yang tidak ditender dan alat berat yang dibeli adalah bekas sehingga tidak bisa difungsikan.

Demikian juga anggaran tahun 2004 berupa pemeliharaan pengairan daerah irigasi Kabupaten Dairi senilai Rp 786 juta lebih dengan sistem swakelola, pemeliharaan ruas jalan kabupaten senilai Rp 1,5 miliar, pemeliharaan rutin jalan kabupaten anggaran 2005 senilai Rp 1,5 miliar dan pemeliharaan rutin sumberdaya air proyek tahun 2005 senilai Rp 1,1 miliar.

"Nilai proyek sebesar itu seharusnya ditenderkan atau dikerjakan kontraktor dengan penunjukan langsung, tidak malah dikerjakan secara swakelola oleh Distarukim Dairi", katanya seraya menyebutkan Gapeksindo dan Gapensi Dairi wajar melaporkan itu ke Timtas Tipikor Poldasu karena sarat dugaan praktek korupsi.

Selain Gapeksindo dan Gapensi Dairi, kasus dugaan korupsi Distarukim Dairi tersebut juga telah dilaporkan LSM LPGRP (Lembaga Pengamat Gerakan Reformasi Pembangunan) Dairi ke Presiden dan pejabat terkait di Jakarta pada 25 Agustus 2008. Namun sejauh ini belum ditindaklanjuti, sehingga Poldasu sangat diharapkan membongkar kasus tersebut hingga tuntas. (maikal)

Sumber : www.inimedanbung.com

Dibaca 1.304 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 237
Hari ini :3.317
Kemarin :13.395
Minggu kemarin:79.572
Bulan kemarin:396.528

Anda pengunjung ke 19.112.802
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi