infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Riau > Provinsi Riau > Skandal Seks Sampai Deretan Dugaan Korupsi Gubri Rusli Zaenal

Kamis, 13 November 2008

Skandal Seks Sampai Deretan Dugaan Korupsi Gubri Rusli Zaenal

Pagi itu, dengan wajah letih Indrati Setyohayuni memasuki satu ruangan di Mabes Polri. Ia bersama sejumlah pegiat LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) melaporkan pelecehan seks Gubernur Riau Rusli Zaenal. “Peringatan Hardiknas itu menjadi petaka buat saya,” ucap wanita paruh baya ini lirih. Lalu ia bercerita panjang lebar mengenai upayanya menempuh pendidikan S3 yang berakhir di ranjang sebuah hotel di Surabaya bersama sang gubernur.“Saya dizinahi Pak Gubernur,” katanya menyebut pria yang suara azannya selalu terdengar tiap waktu shalat tiba di sebuah stasiun tv Riau tersebut. Atas kesaksiannya ini Indrati bersedia `sumpah pocong`.

Indrati mendarat di ranjang hotel bersama Gubernur Rusli Zaenal bermula dari pengajuan proposal untuk menempuh pendidikan S3 di sebuah PTS di Surabaya. Beasiswa itu konon bisa dikabulkan asal perempuan Riau ini mau meladeni nafsu syahwat Pak Gubernur. Ternyata, janji tinggal janji. Setekah menerima madu dari dirinya, Rusli Zaenal tak menepati janji. Maka Indrati pun melayangkan gugatan pidana ke Bareskrim Mabes Polri, didampingi oleh aktivis Perempuan LIRA, Gubernur LIRA DKI Jakarta, Hj. Shila, lembaga Hukum dan Advokasi LIRA, Yunadi, SH serta Presiden LIRA Drs. M. Jusuf Rizal, SE, belum lama ini. Perkara yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.
“Kami akan meminta dukungan dari berbagai pihak atas tindakan amoral HM. Rusli Zainal agar dikemudian hari tidak ada lagi korban-korban berjatuhan,” kata Presiden LIRA Jusuf Rizal.

Kasus Indrati ini tak sendiri. Konon, menurut Jusuf, masih ada sejumlah perempuan yang memperoleh perlakuan yang sama namun mereka merasa takut untuk membeberkan atau diduga telah disuap sehingga tutup mulut.

Upaya menyeret Rusli Zaenal tak berhenti sampai di sini. Gubernur LIRA DKI Hj. Shila dengan sejumlah aktivis perempuan Lira mengemukakan akan meminta dukungan penuntasan kasus pelecehan seksual ini kepada Ibu Presiden Ny. Ani Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Wapres, Ny. Muhfida Jusuf Kalla, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu Mutia Hatta, Komnas Perempuan, menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibjo, Asosiasi Doktor Indonesia (ADI) dan juga Kepada Partai Golkar dimana HM. Rusli Zainal adalah kader Partai Golkar.

Aktivis LIRA pantas berang, pasalnya Indrati ternyata adalah anggota perempuan Lira. Shila menyatakan Lira daerah akan ikut bergerak. Karena Jawa Timur menjadi tempat kejadian perkara (TKP), maka DPW LIRA Jatim juga akan melakukan investigasi atas kasus ini. Lira juga akan meminta informasi dari sejumlah saksi, termasuk perempuan lain yang turut menjadi korban pelecehan seksual Ruslin Zainal.

Gubernur Banyak Kasus

Bila benar Rusli Zaenal telah melakukan pelecehan seksual, maka boleh jadi gubernur yang baru saja terpilih kembali bulan lalu itu adalah gubernur paling banyak mendapatkan tuduhan berbuat nista. Sebelumnya, sang gubernur ini juga diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang jumlahnya juga cukup fantastis. Hanya saja, entah kenapa, laporan skandal korupsi dan pelecehan seksual ini sampai detik ini tak disentuh tangan hukum.
Berdasarkan temua Badan Pemeriksa Keuangan, Rusli dianggap paling bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana APBD 2004 yang nilainya sungguh fantastis serta dugaan KKN triliunan rupiah ditambah meninggalkan kasus dugaan korupsi sebelum ia menjadi gubernur.

BPK mencatat, terjadi pengeluaran daerah diluar Belanja Pegawai sebesar Rp 8 miliar yang tak dapat dipertanggung jawabkan, penerbitan dan pencairan SPMU sebesar minimal Rp6,227 miliar yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan anggaran belanja, pengembalian penerimaan kepada Pemerintah Provinsi Kepuloan Riau senilai Rp26,969 miliar yang tak menggunakan Surat Perintah Membayar Uang sampai pada kewajiban Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp4,574 miliar yang belum dapat diselesaikan sampai dengan tahun anggaran berakhir.

Di luar itu juga ada pengeluaran belanja operasional dan Pemeliharaan (BOP) Dinas/Unit kerja lain sebesar Rp2,221 miliar yang dibebankan pada BOP Sekretariat Daerah, pengeluaran biaya pelayanan dasar dan rujukan bagi Gakin sebesar Rp53,861 juta yang membebani APBD Tahun Anggaran 2004, serta penggunaan Dana Block Grant dan Imbal Swadaya sebesar Rp.40,122 miliar belum dipertanggungjawabkan secara lengkap oleh Sekolah Penerima.
Penyimpangan lain hasil temuan BPK masih berderet (25 item) dan bila dijumlahkan mencapai Rp 439,462 miliar. Satu jumlah yang amat fantastis.

Di luar nilai itu Rusli Zaenal juga diduga melakukan KKN atas proyek Multy Years Propinsi Riau tahun 2004 -2009 senilai Rp1,7 triliun. Soal ini diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia dalam keputusannya Nomor: 06/KPPU-I/2005 tanggal 27 September 2005.

Dugaan korupsi ini terjadi di saat Rusli Zaenal menjabat sebagai Gubernur Riau. Nah, jika diurut sebelumnya, Rusli juga memiliki catatan buram di saat menjabat Bupati Indragiri Hilir. Konon dua bulan sebelum mengakhiri masa jabatan Bupati, ia mencairkan dana Rp4,204 miliar dari Pos Sekretariat Daerah dengan dalih untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Bupati dari 9 Februari 2003 sampai 15 April 2003. Tak hanya itu. Hasil audit BPK RI No. 23/S/XIV/10/03/2006 tangal 3 Maret 2006, Rusli Zainal ditengarai melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp46,037 miliar sewaktu menjabat PLT Bupati Kampar. Jadi begitulah sangkaan yang diarahkan ke Rusli Zaenal. Tapi hukum tak menyentuhnya. Mengapa?

Sejumlah kalangan menyebut, Rusli punya jaringan kuat di sekitar istana sehingga ia dapat berkelit dari jeratan hukum. Banyak pihak mencoba melindungi Rusli karena memiliki kepentingan dengan sang gubernur itu.

Kecurigaan semacam itu wajar saja. Sebab, sejumlah LSM telah melaporkan seretan dugaan korupsi itu, berikut segepok data, tapi sampai detik ini Rusli masih melenggang di pentas politik, bahkan dapat meraih jabatannya kembali untuk periode ke depan.
Laporan kasus pelecehan seksual ini tampaknya akan menjadi ujian bagi kepolisian. Apakah Polri akan bergerak cepat atau membuang berkas laporan itu ke tong sampah menjadi ujian Kepolri baru Bambang Hendarsi Danuri (BHD) yang telah berjanji untuk membenahi kultur kepolisian tersebut.

Kita tentu berharap, hukum tak memandang bulu. Kepolisian segera bertindak cepat, selanjutnya KPK juga bergerak lincah memeriksa Gubernur Rusli Zaenal atas setumpuk dugaan korupsi tersebut. Kepada siapa lagi kita berharap tentang keadilan di dunia ini, kalau bukan kepada para penegak hukum itu. Siapa pun yang berlaku merusak moral dan menggerogoti uang negara wajib hukumnya masuk penjara. Bukan begitu?

Sumber :kabinetindonesia.wordpress.com

Dibaca 2.316 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 611
Hari ini :3.362
Kemarin :8.761
Minggu kemarin:73.797
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.348.219
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi