Warning: Creating default object from empty value in /home/korupsi/public_html/_config/class.application.php on line 109

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/korupsi/public_html/inc/class.customSite.php on line 706

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/korupsi/public_html/inc/class.customSite.php on line 759
Klaten Masuk Zona Merah Kasus Suap dan Korupsi
infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Tengah > Kabupaten Klaten > Klaten Masuk Zona Merah Kasus Suap Dan Korupsi

Senin, 2 Januari 2017

Klaten Masuk Zona Merah Kasus Suap dan Korupsi

Yogyakarta - Terkuaknya kasus suap di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang melibatkan bupati dan beberapa pejabat eselon membuktikan bahwa kabupaten yang berada di perbatasan DI Yogyakarta-Jawa Tengah tersebut, termasuk dalam zona merah kasus korupsi dan suap.

Menurut peneliti Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifzil Alim, sejak bupati sebelumnya, banyak kasus yang dilaporkan terkait suap dan korupsi, namun perkaranya belum sampai ke tingkat pengadilan.

“Yang baru-baru ini, kasus korupsi dana gempa 2006 yang melibatkan guru besar UGM berinisial Dp. Kasus itu terjadi pada 2008 dengan melibatkan pejabat Dukcapil, dilaporkan oleh berbagai LSM sekitar 2011 hingga 2013 dan tersangka terus bertambah," katanya di Yogyakarta, Sabtu (31/12).

Selain kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang menimpa bupati Klaten, lanjut Hifzil, sebetulnya masih ada

perkara-perkara lainnya yang juga sudah dilaporkan, tetapi belum mendapat respons aparat penegak hukum.

“Banyak kasus seputar perizinan pertambangan galian C, perizinan usaha hingga pungli lainnya. Meski tidak langsung bersentuhan dengan bupati, namun tentunya persoalan perizinan itu, juga melibatkan pejabat Pemkab Klaten,” ujarnya.

Dengan terbongkarnya kasus suap di tubuh pemkab itu, lanjutnya, membuktikan teori tentang ikan busuk mulai dari kepalanya.

Dengan kata lain, kasus suap, bukan saja terjadi di bawah, tetapi juga di atas.

“Ini catatan penting bagi semua daerah, jika terjadi kasus penyuapan, berarti ada keterlibatan kepala atau pejabat di atasnya. Kasus Klaten ini menarik, dalam beberapa kasus soal suap dan pungli hanya melibatkan eselon. Ini yang ditangkap bupatinya langsung, tentu saja ini menjadi pukulan telak bagi birokrasi,” ujarnya.

Dikatakan, Bupati Klaten Sri Hartini baru menjabat periode 2016-2021. Sebelumnya, Sri menjabat sebagai wakil dari Bupati Sunarna (2005-2015) dan wakil bupati saat ini, Sri Mulyani, merupakan istri dari Sunarna.

Suami Sri Hartini adalah (almarhum) Haryanto Wibowo yang pernah menjabat bupati Klaten periode 2000-2005. Di masa

pemerintahannya, Haryanto Wibowo pernah terbelit kasus korupsi kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003-2004 senilai Rp 4,7 miliar. Namun kasus itu mengendap dan dinyatakan tidak terbukti oleh Pengadilan Negeri Klaten.

Selain kasus dugaan korupsi buku ajar, suami Sri Hartini juga tersandung kasus penggunaan anggaran daerah untuk perjalanan ke luar negeri pada 2001. Suami Sri Hartini juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus penjualan aset

daerah seluas 600 meter persegi di bawah harga pasar. Namun Haryanto tidak pernah menjalani pemeriksaan hingga jabatannya berakhir dengan alasan tidak ada izin presiden.

“Kejaksaan sebenarnya sudah mengantongi beberapa kasus korupsi, semua aparat penegak hukum di Klaten sudah memeriksa kasus-kasus itu. Ini bukan lagi pintu masuk, aparat sudah mendengar, mengapa tidak segera disikat? Untuk memeriksa kasus kepala daerah, dulu teorinya, kepala daerah itu harus menyelesaikan dulu jabatannya. Setelah tidak punya pengaruh baru

diproses. Momentum saat ini tepat, saat Presiden Jokowi menyatakan perang terhadap pungli, seharusnya aparat penegak hukum di luar KPK, juga melakukan hal yang sama,” tegas Hifzil Alim.

Sumber: http://www.beritasatu.com

 

Dibaca 359 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 641
Hari ini :5.483
Kemarin :12.928
Minggu kemarin:75.254
Bulan kemarin:344.515

Anda pengunjung ke
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :
Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi