infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Jawa Timur > Kabupaten Madiun > Dugaan Korupsi Kantor Perpustakaan Madiun Disidangkan

Jumat, 30 Januari 2009

Dugaan Korupsi Kantor Perpustakaan Madiun Disidangkan

Madiun—Dugaan korupsi pengadaan buku dan perlengkapan di Kantor Perpustakaan Kabupaten Madiun kemarin (29/01) disidangkan. Maidi Rahardjo, mantan pelaksana tugas Kantor Perpustakaan tahun 2007 didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sekitar Rp 103 juta. Oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Yakni dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Maidi juga dijerat dengan dakwaan subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999. ''Perbuatan terdakwaan dalam pengadaan barang tersebut telah memenuhi unsur pasal tersebut,'' terang Maksun jaksa penuntut umum kemarin.

Menurut Maksun dalam materi dakwaan, perbuatan terdakwa dilakukan sekitar Bulan Januari hingga Juli 2007. Yakni dengan menggelembungkan atau mark up pengadaan rak dan buku. Terdiri dari 15 rak buku di perpustakaan dan 2.101 buku ilmu pengetahuan umum yang ditempatkan di perpustkaan. Selain itu juga 2.010 buku ilmu pengetahun umum yang didistribusikan ke beberapa sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah.

Untuk pengadaan rak buku, Maksun menyatakan seharusnya hanya mengeluarkan dana Rp 7,5 juta. Namun oleh terdakwa dana tersebut di mark up menjadi Rp 30 juta. Sehingga negara dirugikan sekitar Rp 19, 7 juta. Sedang untuk pengadaan buku, terdakwa melakukan penggelembungan sekitar Rp 84,1 juta. Dimana, dalam faktur pembelian buku yang dikeluarkan PT. Grasindo Madiun dan PT. Bumi Aksara selaku rekanan pengadaan buku hanya Rp 71 juta. Oleh terdakwa, pembelian buku tersebut dimark up menjadi Rp 158 juta. ''Karena proyek tersebut di danai APBD, jadi yang dirugikan negara,'' tutur Maksun.

Selain merugikan negara, pengadaan barang tersebut dinilai menyalahi aturan. Dimana, PT. Bumi Aksara dan PT. Grasindo Madiun di tunjuk langsung oleh terdakwa. Padahal, sesuai Kepres 80 Tahun 2003, pengadaan barang di atas Rp 50 juta harus melalui lelang. Selain itu, pengadaan rak buku yang harusnya dilakukan UD. Pelangi diganti secara sepihak dengan UD. Sumber Jaya. ''Untuk menyiasati itu, pemilik UD Pelangi di suruh menandatangani blangko kosong,'' paparnya dalam sidang.

Atas dakwaan itu, Maidi melalui kuasa hukumnya Nuryamto mengaku akan membuat pembelaan. Menurutnya, banyak dakwaan yang di unkap JPU tidak sesuai dengan fakta. Untuk itu, pihaknya akan membuat pembelaan secara tertulis pada sidang mendatang. ''Semua akan kami beber pada eksekpsi nanti,''katanya singkat.

Sidang perdana kasus korupsi tersebut dipimpinan Ketua Majelis Hakim Bambang Sasmito dengan hakim anggota Mira dan Saefudin Zuhri. Pembacaan dakwaan di PN Kabupaten Madiun kemarin berlangsung sekitar dua jam. Menurut Bambang Sasmito, sidang ditunda pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi. (dhy)

 

Sumber : Jawa Pos , 30 Januari 2009

Dibaca 731 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 601
Hari ini :3.299
Kemarin :10.486
Minggu kemarin:76.684
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.319.672
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi