infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Indonesia > Rp153 Triliun, Selisih Biaya Korupsi Dengan Denda Koruptor

Selasa, 5 Maret 2013

Rp153 Triliun, Selisih Biaya Korupsi dengan Denda Koruptor

Jakarta - Estimasi total biaya eksplisit akibat praktik korupsi sepanjang 2001-2012 mencapai Rp168,19 triliun.

Itu diperoleh melalui penelitian terhadap basis data korupsi yang didasarkan pada kasus-kasus korupsi yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) sepanjang 2001-2012.

"Estimasi total biaya eksplisit korupsi didasarkan pada kasus-kasus yang telah diputus oleh MA periode 2001-2012 mencapai Rp62,76 triliun didasarkan pada harga berlaku atau Rp168,19 triliun berdasarkan perhitungan harga konstan tahun 2012," kata Deputi Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (4/3).

Dia mengatakan dari total biaya eksplisit tersebut, pelaku koruptor hanya didenda atau harus mengganti sebesar 8,97 persen atau senilai Rp6,27 triliun pada harga berlaku atau Rp15,09 triliun pada harga konstan 2012.

Total hukuman finansial itu diperoleh berdasarkan penjumlahan dari denda, biaya pengganti, dan perampasan barang bukti berupa uang.

"Jadi, selisih antara biaya eksplisit korupsi dengan total hukuman finansial yang harus dibayar koruptor sebesar Rp153,1 triliun. Selisih tersebut dibayar oleh rakyat selaku pembayar pajak," kata dia.

Rimawan mengatakan pembayar pajak tidak saja mereka yang memiliki NPWP tapi juga setiap orang yang membeli barang di sektor formal.

Hal tersebut menunjukkan undang-undang yang digunakan untuk melawan korupsi ternyata justru menciptakan sistem yang memaksa rakyat menyubsidi para koruptor.

Fenomena tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Antikorupsi) yang disusun tanpa mempertimbangkan rasionalitas pelaku maupun calon pelaku korupsi.

"Dalam undang-undang tersebut dijelaskan maksimum denda bagi para koruptor sebesar Rp1 miliar. Namun, tidak ada batasan jumlah uang yang bisa disalahgunakan oleh para koruptor. Karenanya, meskipun koruptor bisa dijatuhi hukuman pengganti, kenyataan di lapangan menunjukkan besarnya biaya eksplisit korupsi tidak terkait dengan penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti," kata dia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dia merekomendasikan pemerintah melakukan amandemen UU Antikorupsi serta menyesuaikan besarnya hukuman denda dan uang pengganti kepada koruptor disesuaikan dengan besarnya biaya sosial korupsi yang ditimbulkannya.

Dengan demikian, seluruh dampak negatif yang diakibatkan oleh korupsi dibebankan kembali kepada koruptor.

"Metode ini akan menjamin pemiskinan para koruptor dan akan menciptakan efek jera yang optimal," kata dia.

Penelitian tersebut dimulainya bersama para mahasiswa UGM sejak 2009 dengan membangun basis data korupsi yang didasarkan pada putusan MA.

Semua putusan MA bisa diakses bebas di situs resmi MA. Menurut dia, pada tahap awal basis data dibangun berdasarkan putusan MA terkait kasus korupsi dari tahun 2001-2009 yang terdiri dari 549 kasus dengan 831 terdakwa.

Saat ini basis data tersebut telah dimutakhirkan dan mencakup semua putusan MA terkait dengan kasus korupsi 2001-2012.

"Jadi, basis data kami saat ini mencakup 1.365 kasus dengan 1.842 terdakwa dengan 1.424 terdakwa yang dinyatakan bersalah oleh MA," kata Rimawan.

Sejatinya melalui penelitian tersebut telah dipilah biaya sosial akibat praktik korupsi menjadi empat komponen, antara lain biaya antisipasi korupsi (biaya iklan layanan masyarakat, reformasi birokrasi, dan sebagainya), biaya eksplisit akibat korupsi (jumlah uang yang dikorupsi/disalahgunakan), biaya implisit akibat korupsi (potensi ekspansi ekonomi yang hilang akibat korupsi), dan biaya reaksi terhadap korupsi (mulai dari biaya penyelidikan, penyidikan, peradilan, penelusuran aset di dalam dan di luar negeri, biaya ekstradisi, hingga biaya penjatuhan hukuman seperti penjara, denda, dan lainnya).

"Namun informasi yang ada pada basis data korupsi hanya mampu mencari tahu estimasi biaya eksplisit akibat korupsi, sehingga estimasi yang dihasilkan jauh di bawah biaya sosial korupsi yang sebenarnya," ujar dia.

Sumber: http://www.metrotvnews.com
Foto:
http://www.cafeberita.com

 

Dibaca 202 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 602
Hari ini :4.272
Kemarin :34.230
Minggu kemarin:92.153
Bulan kemarin:257.806

Anda pengunjung ke 17.704.481
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi