infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Pusat > Korupsi Di ESDM: KPK Tahan Lagi Dua Tersangka

Sabtu, 16 Juni 2012

Korupsi di ESDM: KPK Tahan Lagi Dua Tersangka

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan ke dalam tahanan, dua tersangka kasus tindak pidana korupsi yang berbeda.

Mereka adalah Kosasih dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan listrik tenaga surya rumahan (solar home system) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), sedangkan yang kedua adalah Mahyudin Harahap dalam kasus tindak pidana korupsi PT Barata Indonesia.

Dalam proyek pengadaan SHS, Kosasih adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ditjen LPE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami melakukan upaya penahanan tersangka dalam pengadaan Solar Home System tahun 2007-2008 selama 20 hari ke depan di rutan Cipinang," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Selaku PPK, Kosasih diduga telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Jacobus Purwono, Direktur Jenderal (Dirjen) LPE dalam pengadaan SHS di kementerian itu pada 2007-2008.

KPK menjerat Kosasih dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 144 miliar.

Sedangkan Jacobus Purwono sudah menjadi tahanan KPK sejak 10 Mei 2012. Padahal KPK telah menetapkan dia sebagai tersangka pada Agustus 2010.

Selaku Dirjen LPE, Jacobus dinilai bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan dan pemasangan SHS pada 2009. Penyidik menduga ada penggelembungan harga dalam pengadaan ini, Rp 1-2 juta per unit sehingga kerugian negara ditaksir mencapai Rp 150 miliar.

Pada Maret 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis bersalah terhadap Ridwan, pegawai di Ditjen LPE untuk perkara yang sama. Ridwan dijatuhi pidana penjara selama enam tahun.

Selain pidana penjara, Ridwan juga harus membayar denda sebesar Rp 250 juta yang bisa diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Selain itu, dia juga harus membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 13,1 miliar.

Sedangkan, Mahyudin diduga ikut melakukan tindak pidana korupsi pembelian tanah di Jalan Raya Ngagel 109, Wonokromo, Surabaya. Mahyudin dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, terkait penjualan tanah seluas 58.700 meter di kawasan Surabaya yang diduga merugikan negara sekitar Rp 21 miliar.

"Modusnya adalah dengan menurunkan NJOP. Tanahnya sudah disita oleh KPK," katanya. Mahyudin diduga melakukan praktik memperkaya diri sendiri atau orang lain serta penyalahgunaan wewenang dalam penjualan aset perusahaan tersebut.

Sumber: http://www.suarakarya-online.com
Foto: http://www.esdm.go.id

Dibaca 334 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 522
Hari ini :3.550
Kemarin :9.426
Minggu kemarin:69.982
Bulan kemarin:353.178

Anda pengunjung ke 16.620.153
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi