infokorupsi
APBN / APBD
Beranda > APBN / APBD > Berita > APBD Jawa Barat: Bandar Udara Kertajati Dianggarkan Rp 160 Miliar

Rabu, 5 Agustus 2009

APBD Jawa Barat: Bandar Udara Kertajati Dianggarkan Rp 160 Miliar

Rancangan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

Rancangan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

Bandung—Dana yang dianggarkan untuk pembangunan Bandar Udara Kertajati, Kabupaten Majalengka, pada tahun 2010 setidaknya Rp 160 miliar. Uang itu dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari APBD tahun 2010.

Demikian kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan seusai dialog dengan Kamar Dagang dan Industri Jabar di Bandung, Selasa (4/8). Turut hadir dalam acara itu Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Timur Pradopo, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Rasyid Qurnuen Aquary, dan Ketua Kadin Jabar Agung S Sutisno.

Pada 2008, anggaran untuk pembangunan Bandara Kertajati sekitar Rp 30 miliar dan pada 2009 dinaikkan menjadi sekitar Rp 160 miliar. “Tahun 2010, besar dana itu paling tidak sama dengan 2009. Jadi, besarnya Rp 320 miliar dalam dua tahun,” kata Heryawan.

Diharapkan, peningkatan anggaran akan membuat pembebasan lahan selesai pada 2010. Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan konstruksi sudah dapat dimulai pada 2011. Selanjutnya, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang menjadi akses antara Bandung dan Kertajati direncanakan selesai pada 2012 sehingga aktivitas ekonomi di bandara itu semakin dinamis. “Pembangunan konstruksi dasar, itu yang penting supaya pesawat terbang bisa mendarat. Nanti, investor juga dapat melihat Jabar aman dan ekonominya berprospek,” katanya.

Kendala yang dikhawatirkan adalah pembebasan lahan terhambat. Heryawan mengatakan, masyarakat diminta memahami aktivitas tersebut. “Mudah-mudahan tak ada hambatan di tingkat masyarakat dalam proses itu. Kami terus mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Jalur KA

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jabar Iwan Dermawan Hanafi, pihaknya menyambut baik langkah Pemprov Jabar yang menganggarkan dana untuk pembebasan lahan itu. Dana yang dialokasikan cukup besar sehingga pembangunan diharapkan berjalan sesuai jadwal.

Iwan mengatakan, rencana pembangunan Bandara Kertajati tercantum dalam buku biru (blue-book) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses tender direncanakan sudah dapat diselenggarakan pada akhir 2011 atau awal 2012.

“Peningkatan anggaran dapat mendorong proses agar sesuai jadwal. Kalau tidak memadai, waktunya bisa terlampau lama,” katanya. Menurut Iwan, tender Tol Cisumdawu yang direncanakan dapat dilaksanakan pada 2009 diharapkan tak terhadang persoalan. “Kalau sesuai jadwal, pengoperasian Tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati akan sinkron. Kalau Cisumdawu selesai lebih cepat, itu bagus,” katanya.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Supriyatna mengatakan, pengembangan kereta api akan dibangun di Jabar untuk mendukung sarana transportasi menuju Bandara Kertajati. Pemerintah daerah terkait berkewajiban menyediakan lahan yang akan dilalui jalur kereta api.

Adapun tugas pemerintah pusat adalah menyiapkan rel dan gerbong. Arah kebijakan pemerintah yang terkait dengan sarana transportasi dilakukan melalui pengaktifan kembali lintasan potensial yang sudah lama tidak dioperasikan. (bay)

Sumber : Kompas, Rabu, 5 Agustus 2009
Sumber Foto: i6.photobucket.com

Dibaca 2791 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !

Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait APBN - APBD yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 1.005
Hari ini :7.306
Kemarin :11.567
Minggu kemarin:80.134
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.089.177
Sejak 01 April 2009
infokorupsi