infokorupsi
APBN / APBD
Beranda > APBN / APBD > Berita > Dana APBN Untuk Keruk Sungai Mahakam Samarinda

Rabu, 12 Agustus 2009

Dana APBN untuk Keruk Sungai Mahakam Samarinda

Sungai Mahakam Samarinda

Sungai Mahakam Samarinda

Samarinda—Untuk mengatasi pendangkalan di Sungai Mahakam, pemerintah Kota Samarinda mendapatkan kucuran dana Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2009 sebesar Rp 19,7 miliar. “Dana APBN  untuk pengerukan Sungai Mahakam  itu dikuasakan kepada kami sebagai kuasa pengguna anggaran,” kata HM, Thamrin, kepala  administratur pelabuhan (adpel) kota Samarinda, di Samarinda, Rabu (29/7).

Ia mengatakan, sebenarnya proyek pengerukan Sungai Mahakam itu sudah dianggarkan pada tahun 2008, namun karena terkendala  dengan peraturan pelelangan barang dan jasa sesuai dengan Keppres 80, proyek itu batal dilaksanakan.

 “Baru pada tahun 2009 ini proyek tersebut kita  kerjakan, dengan  cara membentuk tim pelelangan sesuai dengan mekanisme peraturan  yang ada yakni Keppres 80. Ini dilakukan mengingat proyek ini bakal mendapatkan pengawasan yang sangat ketat mengingat  pendanaannya bersumber dari APBN,” terang  Thamrin.

Oleh karena itu pihaknya mengintruksikan kepada  tim pelelangan  yang dibentuk  untuk selalu transparan  dan tetap berkerja sesuai dengan koridor peraturan  yang  berlaku, sebab ia tidak mau dikemudian hari proyek itu  menimbulkan masalah. “Kita bakal diawasi  oleh banyak pihak, bukan hanya masyarakat maupun pemerintah, namun Komisi Pemberantasas Korupsi (KPK) juga ikut mengontrol. Karena itulah kita harapkan proyek ini bisa berlangsung transparan dan menghindari kepentingan,” jelas Thamrin.

Berdasarkan  data awal, ia menegaskan ada 10 perusahaan yang  berminat untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun menjelang  proses verifikasi  yang meliputi persyaratan adminstratif,  rencana pelaksanaan teknis, dan pembiayaan, satu per satu perusahaan itu gugur karena tidak memenuhi syarat. “Memasuki  verifikasi teknis hanya dua perusahaan  yang lolos, karena pada verifikasi teknis ini perusahaan yang berminat    harus punya kejelasan tentang  MoU (nota kesepahaman) kepemilikan Kapal TSAD dengan kapasitas daya hisap 1.000-3.000 meter kubik, untuk mengerjakan proyek tersebut,”  kata Thamrin.

Dari dua  perusahaan hasil verifikasi itu, yakni PT Karya Baru Abadi dan PT Teratai intan Sari,  akhirnya  tim pelelangan  memilih PT  Teratai Intan Sari  menjadi pemenang lelang proyek tersebut. “Alasannya karena PT Intan Sari  mengajukan pembiayaan lebih  kecil  yakni Rp 17,4 miliar, sedangkan rivalnya PT Karya Baru mengajukan dengan nilai Rp 19, 6 miliar. Tentu dengan verifikasi dari segi  pembiayaan  kita memilih  pembiayaan yang lebih kecil,” pungkas Thamrin.

Sumber : Kompas, Rabu, 12 Agustus 2009
Sumber Foto: e-samarinda.com

Dibaca 1888 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !

Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait APBN - APBD yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 657
Hari ini :3.967
Kemarin :14.433
Minggu kemarin:90.623
Bulan kemarin:359.009

Anda pengunjung ke 18.727.372
Sejak 01 April 2009
infokorupsi